MELAWI — Anggit menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi jurnalis Suara Kalbar, Selasa (27/10/2026). Selain urusan lahan, pemenuhan sarana dan prasarana serta kesiapan personel menjadi syarat sebelum koperasi bisa beroperasi.
Menurut Anggit, jajaran TNI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan pembangunan KDMP, khususnya bagi desa yang hingga kini belum menyediakan lokasi. Koordinasi itu dinilai penting agar pembangunan di desa-desa bermasalah lahan bisa berlanjut.
"Untuk pembangunan KDKMP saat ini kami terus berkoordinasi dengan Pemda dalam rangka penyiapan lahan, khususnya bagi desa yang belum menyiapkan lahan," ungkap Anggit.
Untuk bangunan KDMP yang telah selesai di wilayah Kalimantan, langkah berikutnya adalah mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Personel yang akan mengawaki dan menjalankan operasional koperasi juga tengah dipersiapkan.
"Adapun yang telah selesai dibangun di wilayah Kalimantan, selanjutnya akan diupayakan pemenuhan sarpras dari Agrinas dan kesiapan personel yang akan mengawaki," jelasnya.
Anggit menyebut pemenuhan sarana dan prasarana pendukung operasional KDMP di Kalimantan Barat sudah dimulai secara bertahap. Operasionalisasi koperasi belum bisa dilakukan menyeluruh sebelum kebutuhan pendukung dan kesiapan personel terpenuhi.
"Secara bertahap pemenuhan sarpras sudah dimulai di wilayah Kalbar. Nanti ketika sudah lengkap akan segera dimulai operasionalisasinya," ujarnya.
Penyelesaian bangunan fisik baru satu tahap dalam pengembangan KDMP. Kesiapan fasilitas pendukung dan sumber daya manusia mesti tuntas lebih dulu sebelum koperasi menjalankan kegiatan usaha.
Di Melawi, perkembangan KDMP masih perlu dipantau, terutama soal desa yang belum menyiapkan lahan, progres gedung, dan bangunan rampung yang belum beroperasi. Kepastian jadwal operasional serta jenis usaha yang akan dijalankan menjadi hal yang ditunggu masyarakat agar koperasi benar-benar mendukung aktivitas ekonomi desa.