MELAWI — Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskopukmdag) Kabupaten Melawi Halma Trisno menyatakan realisasi pembangunan gedung KDMP baru mencapai sekitar 10,1 persen dari total desa sasaran. Angka itu menjadikan 152 desa lainnya belum tercatat memulai pembangunan fisik.
Menurut Halma, ketersediaan lahan bukan satu-satunya syarat. Pihaknya masih harus memeriksa apakah lahan yang disiapkan desa benar-benar memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dari 73 Desa Berlahan, Baru Dua yang Diverifikasi di Lapangan
Diskopukmdag Melawi mencatat 73 dari 169 desa sudah memiliki lahan untuk pembangunan KDMP. Namun, verifikasi lapangan baru menyentuh dua lokasi pada Selasa (20/10/2026).
“Untuk ketersediaan lahan, dari 169 KDMP, sudah ada 73 KDMP yang tersedia lahan. Namun, perlu dilakukan verifikasi terkait kelayakannya, apakah telah sepenuhnya memenuhi persyaratan atau belum,” jelas Halma saat dikonfirmasi jurnalis Suara Kalbar.co.id.
Ia menambahkan proses pemeriksaan lokasi terus berjalan untuk memastikan kesiapan pembangunan. “Hari ini, ada dua KDMP yang kita verifikasi di lapangan,” ujarnya.
Kendala Lahan hingga Administrasi Belum Teridentifikasi Terbuka
Warga Melawi, Irawan, menilai selisih antara jumlah desa sasaran dan desa yang sudah membangun menunjukkan pekerjaan besar yang belum selesai. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memetakan hambatan di tingkat desa secara terbuka.
“Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan agar pelaksanaan program KDMP di Kabupaten Melawi dapat berjalan lebih optimal,” kata Irawan.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang berpotensi memperlambat, mulai dari kesulitan mendapatkan lahan, urusan administrasi, pemenuhan syarat teknis, hingga koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Evaluasi dinilai perlu untuk memastikan apakah lambatnya pembangunan murni soal teknis atau ada hambatan lain dalam mekanisme program.
Desa Diminta Tak Sendiri Menanggung Beban Pembangunan
Kepala Desa Tanjung Tengang, Slamet, menyampaikan bahwa pelaksana pembangunan KDMP bukan pihak desa. Keterangan itu muncul di tengah jadwal verifikasi lokasi yang berlangsung Selasa (20/10/2026).
Pernyataan tersebut memberi petunjuk bahwa tanggung jawab realisasi fisik berada di luar kewenangan penuh pemerintah desa. Pembagian peran antara desa, dinas, dan pelaksana program menjadi salah satu titik yang perlu diperjelas agar 152 desa tersisa bisa segera menyusul.
Program KDMP dirancang sebagai penggerak ekonomi desa, mencakup penguatan usaha warga dan peningkatan kesejahteraan di tingkat kampung. Dengan capaian baru 17 desa, percepatan verifikasi lahan dan penyelesaian kendala administrasi menjadi kunci sebelum target program dinilai dari laporan di atas kertas.
