Bupati Erlina Beberkan Arah RAPBD Mempawah 2027, Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8,85-10 Persen dan PAD Tanpa Bebani Warga

Penulis: Wisnu Wardana  •  Rabu, 28 Oktober 2026 | 06:46:31 WIB
Bupati Mempawah Erlina menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2027.

MEMPAWAH — Bupati Mempawah Erlina menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027. Paparan itu merinci cetak biru pembangunan yang menyentuh daya saing sumber daya manusia lokal dan kemandirian fiskal daerah, di tengah dinamika fiskal dan tantangan global.

Ada tiga pilar yang menjadi sorotan dalam dokumen kebijakan tersebut: peluang kerja lokal lewat PSN Sungai Kunyit, target ekonomi makro beserta delapan program kerja prioritas, dan optimalisasi PAD. Berikut rinciannya.

PSN Sungai Kunyit Jadi Katalisator, Warga Diminta Siapkan Kompetensi

Keberadaan Proyek Strategis Nasional di kawasan Sungai Kunyit dipandang sebagai katalisator utama yang akan mengubah peta ekonomi Kabupaten Mempawah secara masif. Pemerintah daerah menegaskan bahwa kehadiran industri besar harus memberi multiplier effect bagi kesejahteraan warga sekitar, bukan menjadikan mereka penonton di rumah sendiri.

Erlina menyatakan pemkab aktif menjalin komunikasi dan mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Mempawah untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal. Peluang itu, katanya, harus diimbangi kesiapan kualitas, etika, dan etos kerja masyarakat.

"Untuk menjawab kebutuhan industri di kawasan tersebut, arah pendidikan dan pengembangan keahlian anak-anak Mempawah sudah mulai diarahkan secara strategis," papar Bupati Mempawah.

Pemkab mendorong penguasaan keilmuan spesifik yang mendukung sektor industri modern, seperti teknik, kimia terapan, fisika terapan, hingga bidang pertambangan dan teknologi pengolahan. Peningkatan kompetensi itu difasilitasi pemerintah maupun melalui inisiatif mandiri warga.

"Kita semua harus kompak bertekad membangun branding: bahwa masyarakat Mempawah adalah tenaga kerja terampil yang memiliki etika kerja tinggi, profesional, serta memiliki loyalitas kuat terhadap pembangunan daerahnya sendiri," ujar Erlina.

Target Makro 2027: Ekonomi 8,85-10 Persen, Kemiskinan Turun ke 4,10 Persen

Dalam menerjemahkan arah kebijakan fiskal nasional dan provinsi, Pemkab Mempawah menetapkan sejumlah target pembangunan makro tahun 2027. Target itu dirancang agar pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan.

"Sasaran indikator kinerja utama yang dipatok meliputi: Laju Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan meningkat pada kisaran 8,85 hingga 10 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan menurun ke angka 4,58 persen," papar Erlina.

Selain itu, Tingkat Kemiskinan diharapkan turun hingga 4,10 persen, Gini Rasio membaik menjadi 0,2298, dan Indeks Pembangunan Manusia naik mencapai 71,23.

Seluruh target makro tersebut diimplementasikan secara terstruktur ke dalam Delapan Program Kerja Prioritas. Cakupannya meliputi penguatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air dan sistem penyediaan air minum (SPAM), peningkatan mutu pendidikan serta kesehatan perorangan dan masyarakat, penataan kawasan industri, perumahan, mitigasi bencana, hingga perlindungan dan pemberdayaan sosial serta UMKM.

Empat Terobosan PAD yang Diklaim Tak Membebani Pelaku Usaha

Menghadapi fluktuasi dana transfer dari pemerintah pusat, kemandirian fiskal menjadi harga mati bagi Pemkab Mempawah. Strategi penguatan PAD 2027 diarahkan agar tidak mencederai daya beli masyarakat maupun memberatkan pelaku usaha lokal.

  • Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak/retribusi: memperluas basis data potensi pajak secara akurat, mencakup Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti tenaga listrik, makanan/minuman, perhotelan, parkir, hiburan, serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.
  • Restrukturisasi berlandaskan hukum: mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), dengan memastikan tarif tidak melampaui batas dan tidak membebani masyarakat.
  • Digitalisasi pelayanan publik: menerapkan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital untuk menutup celah kebocoran anggaran, meningkatkan transparansi, dan memudahkan wajib pajak.
  • Insentif fiskal dan kemitraan aset: memberi keringanan atau insentif pajak bagi pelaku usaha, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah melalui skema kerja sama produktif dengan pihak ketiga.

Erlina menegaskan kebijakan APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2027 mencerminkan kematangan dalam meramu kebijakan publik. Rancangan itu, menurutnya, tidak hanya berorientasi pada angka-angka makro, tetapi juga menyentuh langsung daya saing SDM lokal dan kemandirian fiskal daerah.

Reporter: Wisnu Wardana
Sumber: suarakalbar.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top