PONTIANAK — Enam fokus pembangunan dijabarkan dari tema besar APBD 2027. Fokus pertama, penguatan daya saing ekonomi melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan. Fokus kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Fokus ketiga, penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Fokus keempat, penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Fokus kelima, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Fokus keenam, penguatan tata kelola pemerintahan dan transformasi digital.
Krisantus menegaskan seluruh program dan kegiatan yang dibiayai APBD wajib memiliki tujuan yang jelas serta sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Anggaran yang dialokasikan harus mendukung prioritas dan memberi dampak bagi kemajuan daerah.
"Seluruh program dan kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas. Anggaran yang dialokasikan harus mendukung prioritas pembangunan dan memberikan dampak bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kalbar," kata Krisantus.
Menurutnya, APBD menjadi instrumen penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, menjaga keberlangsungan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunannya harus mengikuti tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan anggaran membutuhkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Kebijakan anggaran yang ditetapkan diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat.
Rancangan APBD Kalbar 2027 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas SDM, serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah provinsi juga memperhatikan pemenuhan alokasi belanja sesuai ketentuan yang berlaku agar program pembangunan berjalan sesuai prioritas dan sasaran.
Krisantus berharap pembahasan rancangan APBD 2027 bersama DPRD Kalbar berlangsung konstruktif melalui komunikasi dan kerja sama yang baik. Ia menekankan penyusunan anggaran tidak cukup memenuhi aspek administratif dan regulasi, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Pada rapat paripurna yang sama, Krisantus menyampaikan laporan keputusan pimpinan DPRD terkait persetujuan atas penyempurnaan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri. Evaluasi itu mencakup Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian nota penjelasan APBD 2027 menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran daerah antara Pemprov Kalbar dan DPRD. Rancangan ditetapkan setelah seluruh tahapan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan rampung.