PONTIANAK — Mesin KiosK e-Ponti memungkinkan warga Pontianak menyelesaikan pembayaran pajak dan administrasi kependudukan secara mandiri, tanpa harus mengantre di depan petugas loket. Fasilitas itu menjadi bagian dari perluasan layanan e-Ponti yang sebelumnya terpusat di kantor pemerintahan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan transformasi digital harus memberi kemudahan nyata bagi warga. Karena itu, layanan e-Ponti secara bertahap akan ditempatkan di titik-titik yang mudah dijangkau masyarakat, termasuk pusat perbelanjaan dan area pelayanan publik.
“Jangan hanya melayani masyarakat di kantor. Kalau bisa kita hadirkan di ruang-ruang publik. Alat-alat seperti mesin e-Ponti kita tempatkan di kios e-Ponti, di Mega Mall, kemudian di PTSP,” ujarnya, Minggu (18/10/2026).
Penempatan mesin di ruang publik disebut membuat warga bisa bertransaksi tanpa dibatasi lokasi dan pola pelayanan konvensional. Edi menegaskan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk merasa sulit mengurus transaksi.
“Artinya tidak ada alasan masyarakat sulit untuk melakukan transaksi. Pelayanannya harus semakin dekat, semakin mudah dan semakin cepat,” katanya.
Meski mendorong perluasan transaksi digital, Edi meminta penerapannya tetap inklusif. Pemerintah, menurut dia, perlu memahami bahwa kemampuan dan akses masyarakat terhadap teknologi belum sepenuhnya sama.
Edi mencontohkan penerapan pembayaran menggunakan QRIS. Sistem itu dinilai lebih praktis dan transparan, tetapi tidak seluruh masyarakat memiliki telepon pintar, internet, maupun rekening yang mendukung transaksi digital.
“Kalau langsung dipaksa menggunakan QRIS, ada masyarakat yang mungkin tidak punya tabungan atau tidak menggunakan telepon pintar. Jadi kita harus melihat kondisi masyarakat juga,” jelasnya.
Karena itu, transformasi pembayaran non-tunai perlu dilakukan secara bertahap. Selain QRIS, alternatif seperti uang elektronik berbasis kartu dapat digunakan untuk kelompok masyarakat yang belum terbiasa bertransaksi lewat telepon seluler.
Sosialisasi disebut menjadi bagian penting dari perubahan tersebut. Pemkot Pontianak akan berkolaborasi dengan perbankan untuk memberikan edukasi, pendampingan, maupun stimulus agar masyarakat bertahap terbiasa dengan sistem transaksi non-tunai.
“QRIS tetap harus terus kita galakkan, terutama untuk UMKM. Tetapi prosesnya harus dibina dan diperluas secara bertahap supaya semua bisa ikut,” ujarnya.
Upaya digitalisasi tersebut turut mendapat apresiasi dalam berbagai penilaian daerah. Edi menyebut dukungan Bank Indonesia ikut memperkuat inovasi yang dikembangkan Pemkot Pontianak hingga meraih penghargaan dalam percepatan digitalisasi daerah.
Namun, penghargaan bukan tujuan akhir. Capaian itu, menurut Edi, harus menjadi pendorong untuk menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
“Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana digitalisasi ini benar-benar membuat pelayanan publik lebih cepat dan masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan,” pungkasnya.