PONTIANAK — Perpanjangan uji coba itu diumumkan langsung Gubernur Ria Norsan saat meninjau kawasan Duplikasi Jembatan Kapuas I, Kamis (15/10/2026). Menurutnya, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan pengaturan akses kendaraan mampu menekan penumpukan arus di sekitar jembatan.
Meski demikian, Pemprov Kalbar belum menetapkan kebijakan permanen. Pemerintah akan menggelar rapat koordinasi lebih dulu dengan melibatkan sejumlah instansi dan perwakilan warga.
Rapat tersebut direncanakan dihadiri Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya, Wali Kota Pontianak, Bupati Kubu Raya, Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar, serta perwakilan masyarakat.
Ria Norsan menegaskan forum itu dibutuhkan agar keputusan yang diambil tidak setengah-setengah. "Dalam waktu dekat, kita akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pihak terkait. Kita ingin membahas persoalan ini secara komprehensif agar keputusan yang diambil benar-benar menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan," ujarnya.
Gubernur membantah anggapan bahwa pengaturan akses kendaraan dirancang untuk mempersulit pengendara. Menurutnya, kemacetan di kawasan Jembatan Kapuas I dan Jembatan Kapuas II sudah berlangsung lama dan butuh penanganan bertahap.
"Kita tidak bermaksud mempersulit masyarakat, tetapi bagaimana mempermudah mobilitas warga. Kemacetan ini sudah lama menjadi persoalan. Karena itu, kita mencari solusi agar arus lalu lintas di kedua kawasan jembatan dapat lebih lancar," tegasnya.
Ria Norsan memastikan pengaturan akses selama uji coba tidak mengubah ketentuan pembatasan operasional angkutan barang yang sudah berlaku. Skema yang diuji fokus pada pergerakan kendaraan dengan tetap memperhatikan keselamatan pengguna jalan.
Gubernur mengingatkan pengendara menaati arah pergerakan sesuai skema uji coba. Kepatuhan itu dinilai penting untuk menjaga ketertiban arus sekaligus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi struktur jembatan.
Dalam peninjauan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Habib Ishak Ali Al-Mutahar turut mengusulkan pembukaan jalur alternatif. Usulan itu menyasar mobilitas warga dari Pontianak Timur dan Pontianak Utara, termasuk yang hendak memasuki Kota Pontianak.
Usulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam rapat koordinasi bersama instansi terkait. Pemerintah berharap berbagai masukan menghasilkan skema pengaturan lalu lintas yang efektif dan sesuai kondisi lapangan.
Sebelumnya, Pemprov Kalbar menerbitkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 100.3.4.1/99/DISHUB tentang Pembatasan Operasional Angkutan Barang di Jembatan Kapuas II Kubu Raya pada 1 April 2026.
Surat edaran itu mengatur pembatasan operasional kendaraan angkutan barang berdasarkan jenis kendaraan dan waktu tertentu. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Melalui perpanjangan masa uji coba dan koordinasi lintas instansi, Pemprov Kalbar berharap menemukan pola pengaturan lalu lintas yang tepat untuk mengurangi kemacetan di kawasan Jembatan Kapuas I dan Jembatan Kapuas II.
Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan kelancaran arus kendaraan, tetapi juga tetap mengutamakan keselamatan dan kebutuhan mobilitas masyarakat.