KALIMANTAN BARAT — Peran penasihat hukum internal atau in-house counsel bergeser dari sekadar penjaga kepatuhan menjadi mitra strategis yang membantu perusahaan mengambil keputusan bisnis di tengah ketidakpastian global. Pergeseran ini menjadi pokok bahasan Indonesian In-House Counsel Summit & Awards (IHCSA) 2026 di Nusa Dua, Bali, yang berlangsung 8–9 Oktober 2026.
Paragraf pembuka: Tekanan geopolitik, rantai pasok global, transisi energi, dan perkembangan kecerdasan artifisial membuat risiko hukum yang dihadapi korporasi kian berlapis. Forum tahunan yang digelar Hukumonline bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) itu mempertemukan penasihat hukum internal, pimpinan perusahaan, regulator, kantor hukum, hingga asosiasi corporate counsel dari Indonesia dan Asia Pasifik.
Presiden ICCA sekaligus Sekretaris Jenderal Asia Pacific Corporate Counsel Alliance (APCCA), Seradesy Sumardi, menilai kompleksitas bisnis tidak lagi sekadar soal bertambahnya jumlah regulasi. Perusahaan juga harus menghubungkan berbagai kepentingan yang saling berkaitan, terutama saat menjalankan usaha lintas negara.
"Kompleksitas berarti semakin banyak kepentingan yang harus kita hubungkan," kata Seradesy dalam forum bertema Unlocking Growth in the Age of Complexity 2027 tersebut, Jumat (9/10/2026).
Satu keputusan bisnis, lanjut dia, bisa bersinggungan dengan hukum nasional dan internasional, perlindungan data, teknologi, kekayaan intelektual, rantai pasok, standar ESG, ketenagakerjaan, persaingan usaha, hingga risiko reputasi. Karena itu, penasihat hukum internal perlu memahami pertimbangan bisnis di balik setiap keputusan, bukan cuma menghafal aturan.
"Kita tidak lagi cukup hanya memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan," ujarnya.
Chief Executive Officer Hukumonline, Arkka Dhiratara, melihat perubahan lanskap bisnis turut menggeser posisi fungsi hukum di perusahaan. Penasihat hukum internal dituntut membantu perusahaan membaca risiko sekaligus menentukan arah bisnis.
"Transformasi terbesar fungsi legal terjadi. Dari legal as a gatekeeper menjadi legal as a strategic partner," kata Arkka.
Pergeseran itu juga tercermin dari penyelenggaraan Indonesian In-House Counsel Awards (IHCA) 2026, bagian dari rangkaian IHCSA. Penghargaan ini menyoroti inovasi, profesionalisme, dan kontribusi tim hukum perusahaan dalam menopang keberlanjutan bisnis.
Tahun ini Hukumonline menyempurnakan metodologi penilaian IHCA dengan tiga prinsip utama: objektivitas, integritas, dan keunggulan. Penilaian memakai data primer dari survei terhadap entitas korporasi pelanggan Hukumonline, mencakup tiga aspek yakni Legal Team Innovation, Individual Leadership, dan Preventive Legal Initiatives.
Hukumonline juga memperkenalkan kategori baru, Indonesia's Best Legal Prevention Program. Kategori ini memberi ruang bagi tim hukum yang mampu mengantisipasi dan mengelola risiko agar persoalan hukum tidak berkembang menjadi masalah bisnis.
Anggota Dewan Juri IHCA 2026, Erry Riyana Hardjapamekas, menyoroti sisi tak terlihat dari kerja fungsi hukum perusahaan. Menurut dia, hasil terbaik dari pekerjaan itu justru adalah hal yang tidak pernah terjadi.
"Pekerjaan yang hasil terbaiknya justru adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi. Tidak terjadi sengketa, tidak terjadi pelanggaran, tidak terjadi kerugian," ujar Erry.
Chief Media & Engagement Officer Hukumonline, Amrie Hakim, menyebut peningkatan partisipasi dalam penghargaan tersebut sebagai cerminan meluasnya peran penasihat hukum internal. Mereka kini terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis, pengelolaan risiko, dan penentuan arah strategis perusahaan, bukan hanya menjalankan fungsi kepatuhan.
"Ini menunjukkan bahwa peran in-house counsel semakin luas dan semakin strategis," kata Amrie.
Seradesy menambahkan, forum seperti IHCSA penting untuk memperkuat jejaring profesional dan memperluas pertukaran pengetahuan di tingkat regional. Ia berharap kolaborasi ICCA, APCCA, Hukumonline, dan komunitas corporate counsel dapat mendorong pertukaran gagasan serta praktik terbaik lintas negara.
Menurut dia, kompleksitas bisnis tidak seharusnya menghambat pertumbuhan perusahaan. Justru di titik itu fungsi hukum diuji, apakah mampu menjadi penopang strategi atau hanya berhenti sebagai pengawas aturan.