PONTIANAK — Titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih ditemukan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Gubernur Kalbar Ria Norsan menyebut Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya menjadi dua daerah yang masih memiliki titik api.
"Sekarang yang masih ada api itu di Ketapang, kemudian juga di Kubu Raya masih ada," ujarnya usai memimpin Rapat Forkopimda Provinsi Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur, Selasa (8/9/2026).
Rapat tersebut digelar untuk memperbarui informasi sekaligus menyatukan langkah menghadapi berbagai persoalan strategis di Kalimantan Barat. Selain karhutla, pembahasan mencakup ketahanan pangan, kualitas udara, keamanan dan ketertiban, hingga ketersediaan air bersih.
Ria Norsan menegaskan karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebakaran yang terjadi di sekitar kawasan pertanian dikhawatirkan memicu gagal panen dan mengganggu produksi pangan.
"Dari kebakaran hutan berpotensi mengakibatkan terjadi gagal panen. Sehingga dengan rapat ini kita membahas upaya mengantisipasi terjadinya gagal panen. Mitigasi dari awal sudah kita antisipasi, bagaimana tindakan pencegahannya," jelasnya.
Penanganan karhutla disebut tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan keterlibatan TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, hingga masyarakat dalam proses pemadaman dan pencegahan.
Pemprov Kalbar telah melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan bencana. Langkah ini diambil meskipun perubahan anggaran belum disahkan.
"Walaupun belum ketok palu Perubahan, insyaallah dalam waktu dekat ketok palu, namun kita sudah bisa menggunakan dana ini. Kita prioritaskan untuk penanggulangan bencana," tegas Norsan.
Rapat Forkopimda turut menyoroti penurunan debit air di sejumlah sungai. Kondisi ini berdampak pada kebutuhan masyarakat dan kelancaran distribusi logistik di beberapa wilayah.
Norsan menyebut sejumlah daerah dan permukiman mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, air PDAM di beberapa wilayah mulai terpengaruh kondisi lingkungan sehingga terasa asin.
"Sudah banyak daerah dan pemukiman masyarakat yang terkendala air bersih. Air PDAM sudah mulai asin," ungkapnya.
Sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat mulai bergerak mendistribusikan air bersih, di antaranya Bala Komando dan mahasiswa GMNI. Pemprov Kalbar akan mendukung gerakan tersebut agar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Gubernur juga menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Ia meminta Satpol PP mengambil langkah sesuai ketentuan, namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif.
"Kita akan terus melakukan penertiban sesuai ketentuan, kemudian kita berikan edukasi dan pembinaan kepada mereka," katanya.
Melalui rapat Forkopimda ini, Pemprov Kalbar bersama unsur pimpinan daerah memperkuat koordinasi dalam merespons berbagai persoalan strategis. Sinergi lintas sektor diharapkan mempercepat penanganan karhutla, menjaga ketahanan pangan, serta memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.