Penghargaan ini menjadi sinyal positif bagi capaian pembangunan manusia di Kalbar, khususnya pada dua sektor layanan dasar yang selama ini menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah. Apresiasi yang diberikan merupakan bentuk pengakuan pusat atas kinerja daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan penilaian yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, hingga penyediaan perumahan.
Kategori pertama yang diraih adalah Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan. Atas capaian ini, Pemprov Kalbar menerima dana apresiasi sebesar Rp 1,5 miliar.
Adapun kategori kedua datang dari implementasi program prioritas nasional, yakni Program 3 Juta Rumah. Penghargaan ini diberikan dalam bentuk dukungan bedah rumah sebanyak 300 unit yang akan disalurkan kepada masyarakat Kalbar yang membutuhkan hunian layak.
Kedua penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan. Acara tersebut turut dihadiri jajaran kementerian terkait dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri bersama tim.
Krisantus menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah milik pemerintah semata. Ia menyebutnya sebagai buah dari kerja keras seluruh lapisan masyarakat.
"Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, termasuk masyarakat Kalimantan Barat," ujarnya seusai menerima penghargaan.
Menurutnya, capaian ini justru menjadi tamparan spiritual agar jajaran pemda tidak cepat berpuas diri. Ia menginstruksikan agar apresiasi ini dipakai sebagai bahan evaluasi untuk mengukur sejauh mana program-program yang berjalan telah menyentuh kebutuhan riil warga di lapangan.
"Apresiasi ini jangan sampai membuat kita berhenti bekerja. Justru ini menjadi tanggung jawab dan motivasi agar ke depan pelayanan kepada masyarakat semakin baik," pungkas Krisantus.
Krisantus menyebut pemerataan akses layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Geografi Kalbar yang luas dengan kondisi medan berat seringkali menjadi kendala utama penyaluran layanan kesehatan.
"Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, akses terhadap pelayanan kesehatan harus terus kita tingkatkan, baik di perkotaan maupun wilayah pelosok, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik," jelasnya.
Ia memastikan dana apresiasi akan dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan di puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama di daerah terpencil.
Di sektor perumahan, bantuan 300 unit bedah rumah dianggap sebagai langkah konkret untuk mempercepat realisasi program strategis nasional. Krisantus menilai rumah layak huni adalah fondasi utama peningkatan kesejahteraan keluarga.
"Rumah yang layak merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Kita akan terus mendukung program pemerintah pusat agar semakin banyak masyarakat Kalbar yang dapat memiliki hunian yang layak," tuturnya.
Pemprov Kalbar berencana memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lain untuk memastikan proses bedah rumah berjalan tepat sasaran dan tepat waktu. Pendataan calon penerima manfaat juga akan diperketat agar bantuan benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.