PONTIANAK — Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau Waduk Penepat di Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (27/8/2026). Waduk seluas 6,6 hektare ini menjadi andalan Perumda Tirta Khatulistiwa saat musim kemarau, terutama ketika intrusi air laut menyebabkan kadar garam di Sungai Kapuas melonjak drastis.
Dari kapasitas yang direncanakan mencapai 1.000 liter per detik, suplai air yang berhasil dipompa ke instalasi Imam Bonjol saat ini baru sekitar 200 liter per detik. Kondisi ini terjadi karena infrastruktur waduk, termasuk saluran inlet dan outlet, masih dalam proses perbaikan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I.
Edi mengungkapkan, peningkatan kadar garam di Sungai Kapuas saat ini berada di level yang mengkhawatirkan. Berdasarkan pantauan, salinitasnya sudah mencapai lebih dari 5.000 miligram per liter.
"Kadar garamnya sudah sampai 5.000 miligram per liter lebih. Sementara yang disyaratkan berdasarkan ketentuan kesehatan maksimum 600 miligram per liter, itu pun untuk kebutuhan mandi. Untuk air minum harus di bawah 300 miligram per liter," ujarnya.
Dengan cakupan pelayanan air bersih yang telah mencapai 90,6 persen di Kota Pontianak, gangguan pada air baku berdampak langsung pada hampir seluruh warga. Empat intake utama—Imam Bonjol, Nipah Kuning, Selat Panjang, dan Parit Mayor—membutuhkan pasokan sekitar 2.000 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan produksi.
Perwakilan BWS Kalimantan I, Novizar Ardiyansyah, menyatakan perbaikan sedang berjalan untuk mengejar kapasitas sambungan dari 500 liter per detik menjadi 1.000 liter per detik. Pihaknya masih menunggu pengiriman bahan dari Jakarta untuk memperbaiki dua pipa yang rusak.
"Saat ini kami masih menunggu bahan dari Jakarta, untuk perbaikan dua pipa. Dalam waktu dekat akan selesai," katanya.
Pemkot Pontianak berharap pembenahan yang menggunakan APBN sekitar Rp 16,6 miliar tahun ini dapat segera tuntas. Selain itu, Edi mendorong Kementerian PU menambah satu jalur pipa berdiameter 800 milimeter untuk memperkuat pasokan air baku jangka panjang.
Edi menegaskan, persoalan ketersediaan air baku merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Namun, Pemkot Pontianak setiap tahun membayar retribusi air permukaan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
"Tahun 2025 saja Rp 2,4 miliar lebih. Artinya kita membeli air, kita bayar, lalu kita olah dan distribusikan ke masyarakat," jelasnya.
Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyatakan siap mengawal upaya pemkot memperjuangkan dukungan pemerintah pusat. Ia menilai optimalisasi Waduk Penepat penting tidak hanya bagi Pontianak, tetapi juga Kabupaten Kubu Raya dan wilayah sekitarnya yang terdampak kekeringan.