Bupati Landak Karolin Margret Natasa menegaskan operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Landak merupakan bentuk pemenuhan kewajiban pelayanan publik dari pemerintah daerah, bukan institusi pencari keuntungan. Pernyataan itu disampaikannya saat membuka Forum Komunikasi Publik (FKP) RSUD Landak Tahun Anggaran 2026 di Aula RSUD Landak, Kamis (20/8/2026). Di tengah pemangkasan transfer ke daerah (TKD), Karolin meminta jajaran manajemen rumah sakit berinovasi memanfaatkan sumber daya manusia yang ada.
NGABANG — Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengingatkan seluruh jajaran RSUD Landak bahwa rumah sakit daerah tidak pernah dihitung untuk mencari keuntungan. Ia menyebut tingginya biaya operasional medis dan pemotongan alokasi transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat menekan pembiayaan rumah sakit.
“Pelayanan rumah sakit ini merupakan public service obligation dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita hitung-hitung, RSUD ini enggak pernah untung, tekor terus. Jadi kita enggak cari untung di rumah sakit ini, tetapi ini merupakan kewajiban dari pemerintah daerah,” ujar Karolin di Ngabang, Kamis (20/8/2026).
Meski anggaran terbatas, Pemkab Landak berkomitmen menopang operasional RSUD melalui subsidi APBD. Karolin menegaskan keterbatasan dana bukan halangan untuk meningkatkan mutu layanan.
Karolin meminta manajemen dan tenaga kesehatan tidak terpaku pada keterbatasan anggaran. Ia mendorong mereka berpikir kreatif untuk memperbaiki layanan, termasuk merawat fasilitas fisik gedung rumah sakit yang sudah menua.
“Dari sisi anggaran mungkin kita enggak punya uang, tetapi saya punya manusia di sini yang punya otak dan punya otot. Bisa mikir dan bisa kerja. Jadi kalau kita bicara anggaran pembangunan mungkin terbatas, tetapi ada SDM di sini yang bisa dimanfaatkan bagaimana agar pelayanan bisa semakin baik lagi,” tegasnya.
Dalam forum yang sama, Karolin menyoroti kepatuhan struktural di lingkungan RSUD Landak. Ia meminta kolaborasi erat antara pihak rumah sakit dengan Dinas Kesehatan tanpa membawa ego masing-masing instansi.
“Jangan bawa ego masing-masing instansi. Jangan merasa kami enggak boleh dicampuri oleh dinas. No, bukan begitu cara berpikir birokrasi. Lihat SOTK, lihat struktur organisasi, lihat jalur komando. Jangan offside,” kata Karolin.
Di tengah evaluasi tata kelola, Karolin memaparkan kemajuan fasilitas kesehatan di RSUD Landak. Unit cuci darah kini telah beroperasi dan melayani belasan pasien rutin. Rumah sakit juga berencana menambah ruang cath lab jantung serta layanan kemoterapi.
Selain itu, pengiriman dokter spesialis dan subspesialis untuk melanjutkan pendidikan tetap konsisten dilakukan. Hal ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas layanan kesehatan bagi masyarakat Landak.
Direktur RSUD Landak, dr. Albertus Geovani, menyampaikan bahwa Forum Komunikasi Publik ini digelar sebagai wadah partisipasi terbuka. Tujuannya untuk menjaring aspirasi, saran, dan kritik dari masyarakat serta para pemangku kepentingan.
“Maksud pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Publik ini adalah untuk menyediakan ruang komunikasi dan partisipasi antara rumah sakit dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan,” tutur dr. Albertus.
Ia memastikan setiap masukan yang dihimpun akan dianalisis secara komprehensif untuk menyusun rencana perbaikan mutu layanan yang berkelanjutan.
“Kami berkomitmen untuk menjadikan setiap masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam mewujudkan pelayanan rumah sakit yang profesional, transparan, responsif, humanis, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan masyarakat,” imbuh Albertus.
Kegiatan FKP ini turut dihadiri jajaran Komisi 4 DPRD Kabupaten Landak, Inspektorat, kepala OPD di lingkungan Pemkab Landak, perwakilan BPJS Kesehatan, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta insan pers.