KALIMANTAN BARAT — Flock Safety akhirnya bergerak mengatasi salah satu kritik terbesarnya: penyalahgunaan kamera oleh aparat penegak hukum. Perusahaan yang dikenal lewat kamera pemantau pelat nomor (ALPR) ini memperkenalkan sejumlah pembaruan kebijakan yang dirancang untuk membatasi akses dan meningkatkan akuntabilitas pengguna, terutama polisi.
Kebijakan baru ini mencakup tiga perubahan utama: kewajiban penggunaan alat Audit Assistance, pemendekan masa penyimpanan data, dan penerapan kode kasus untuk setiap pencarian. Langkah ini diumumkan langsung oleh CEO Flock Safety, Garrett Langley, melalui akun media sosialnya pada Kamis (13/8/2026).
Keputusan ini bukan tanpa alasan. Sejak 2021, berbagai laporan mengaitkan kamera Flock dengan insiden stalking yang dilakukan oknum polisi. Alat yang seharusnya berfungsi sebagai penyelidikan kasus, kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, seperti menguntit mantan pasangan.
Sebelumnya, fitur Audit Assistance hanya bersifat opsional. Kini, fitur tersebut menjadi keharusan. Sistem ini akan mendeteksi "perilaku pencarian yang tidak normal" dan mengunci akun pengguna yang mencurigakan hingga administrator meninjau aktivitas mereka.
Selain itu, petugas polisi kini diwajibkan memasukkan kode kasus untuk menjalankan pencarian. Ketentuan ini bertujuan membatasi pencarian yang bersifat personal. Namun, administrator tetap memiliki wewenang untuk menonaktifkan aturan ini dalam skenario tertentu.
"Ini cara yang sangat jelas untuk membatasi penyalahgunaan," ujar Langley kepada The Verge. "Saya bilang, 'Baiklah. Saya rasa itu benar, dan kami salah. Kami harus menjadikannya sebuah kewajiban.'"
Flock Safety juga memangkas masa penyimpanan data dari 30 hari menjadi hanya satu pekan. Kebijakan ini berlaku untuk pelanggan baru. Namun, ada pengecualian untuk "kasus yang membutuhkan waktu lebih lama", seperti investigasi aktif yang disimpan dalam penyimpanan dingin.
Untuk pelanggan lama, perusahaan memberikan kelonggaran. Mereka diizinkan mempertahankan periode penyimpanan yang telah disetujui secara demokratis sebelumnya. Ini merupakan langkah kompromi di tengah tekanan publik yang menginginkan penghapusan data lebih cepat.
Meski langkah ini disambut positif, kritik terhadap Flock Safety tidak sepenuhnya mereda. Organisasi seperti ACLU dan Electronic Frontier Foundation (EFF) menuding perusahaan menyesatkan publik soal kemampuan kameranya. Mereka menilai perangkat tersebut tidak sesederhana pembaca pelat nomor biasa.
Data dari kamera Flock juga dilaporkan digunakan untuk melacak perjalanan warga antarnegara bagian, termasuk kasus perempuan yang mencari layanan aborsi dan individu yang membeli ganja legal di negara bagian lain. Ada pula laporan bahwa data Flock dibagikan ke ICE (Immigration and Customs Enforcement). Menanggapi hal ini, Langley berdalih, "Jika negara bagian Texas ingin menegakkan imigrasi, mereka mungkin menggunakan Flock, tapi mereka akan tetap menegakkan imigrasi apa pun yang dilakukan Flock."
Tekanan publik yang masif membuat beberapa lembaga penegak hukum memutuskan kerja sama. Los Angeles menjadi salah satu kota yang memutuskan hubungan dengan Flock. Di sejumlah daerah, kamera Flock bahkan dirusak, dihancurkan, atau dicuri. Satu kota di Minnesota kehilangan seluruh stok kameranya dalam semalam, dan departemen kepolisian setempat memutuskan untuk tidak menggantinya.
CEO Langley, yang sebelumnya dikenal agresif terhadap kritikus dan sempat menyebut situs pelacak kamera sebagai "teroris", kini mengubah pendekatannya. Ia telah meminta maaf atas pernyataannya tersebut dan mengaku butuh waktu untuk menyadari dampak besar perusahaannya. "Yang saya minta hanyalah kesempatan yang adil," tutupnya.