PONTIANAK — Dua kabupaten di Kalimantan Barat, yakni Ketapang dan Kubu Raya, menjadi konsentrasi utama penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini. BPBD Kalbar menyebut kedua wilayah itu memiliki kawasan rawan terbakar paling luas dibanding daerah lain, sementara sumber daya pemadaman yang dimiliki masih jauh dari memadai.
Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana yang mempertemukan seluruh BPBD kabupaten dan kota se-Kalbar. Forum ini menjadi yang pertama digelar setelah vakum selama beberapa tahun, dan langsung dijadikan ajang evaluasi menyeluruh atas persoalan di lapangan.
Plt Kepala BPBD Kalbar, Ridwan, mengungkapkan bahwa hampir semua kabupaten dan kota mengeluhkan hal serupa: keterbatasan peralatan, kendaraan operasional, hingga personel yang sulit menjangkau titik api di kawasan gambut. Ia menegaskan persoalan ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah kabupaten dan kota.
"Masalah sarana dan prasarana hampir menjadi kendala di seluruh kabupaten. Ke depan kami akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten untuk membantu memenuhi kebutuhan yang masih kurang," kata Ridwan, Kamis (6/8/2026).
BPBD Kalbar berkomitmen bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan daerah dengan pemerintah provinsi maupun pusat. "Kami akan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan persoalan yang disampaikan BPBD kabupaten dan kota agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan bencana, dapat berjalan lebih optimal," ujarnya.
Forum koordinasi yang selama ini jarang digelar ternyata sangat dinantikan daerah. Sejumlah kabupaten bahkan mengusulkan agar rapat semacam ini dilaksanakan dua kali dalam setahun, bukan sekali seperti sekarang.
Ridwan menilai usulan itu menunjukkan kebutuhan nyata akan ruang koordinasi yang lebih intensif. Selama ini, berbagai persoalan di lapangan kerap baru terungkap setelah bencana terjadi, sehingga penanganannya berjalan kurang maksimal.
Rapat koordinasi itu juga menyoroti insiden karhutla di Ketapang yang menelan korban jiwa. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa kebakaran lahan bukan hanya persoalan kerusakan lingkungan, tetapi juga ancaman langsung terhadap keselamatan warga dan petugas di lapangan.
Ridwan menegaskan kejadian itu harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar pola penanganan bencana lebih terintegrasi. "BPBD akan memperkuat koordinasi, baik antar-BPBD maupun dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, agar penanganan bencana ke depan semakin efektif dan mampu meminimalkan risiko bagi masyarakat," tegasnya.
Keberhasilan pengendalian karhutla, lanjut Ridwan, tidak bisa hanya bertumpu pada BPBD. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, dunia usaha, hingga masyarakat di wilayah rawan kebakaran.