PONTIANAK — Sebanyak 270 anak dari keluarga prasejahtera di Kota Pontianak mulai menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat, Jalan Flora, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. Mereka terbagi merata di tiga jenjang pendidikan, masing-masing 90 siswa untuk SD, SMP, dan SMA.
Para siswa ini bukan sekadar belajar di ruang kelas. Mereka akan tinggal di asrama yang disediakan di dalam kompleks sekolah, dengan seluruh kebutuhan pendidikan dan tempat tinggal ditanggung negara.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan, 270 anak yang diterima bukanlah hasil seleksi asal-asalan. Proses penyaringan berlangsung berbulan-bulan dan melibatkan tim dari Kementerian Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial Kota Pontianak.
"Tahun ini ada 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Totalnya 270 siswa. Semuanya dari Kota Pontianak dan sudah diseleksi beberapa bulan lalu," ujarnya saat membuka MPLS Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027, kemarin.
Seluruh siswa yang diterima berasal dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2. Artinya, mereka adalah kelompok masyarakat dengan kesejahteraan paling rendah, yang menjadi prioritas program pemerintah pusat.
Kehadiran Sekolah Rakyat di Pontianak bukan sekadar membuka akses pendidikan gratis. Edi menyebut program ini dirancang untuk mengubah arah hidup anak-anak dari keluarga miskin ekstrem agar bisa memperbaiki taraf ekonomi keluarganya di masa depan.
"Sesuai harapan Bapak Presiden Prabowo, Sekolah Rakyat ini menampung masyarakat miskin dan sangat miskin. Mereka harus kita muliakan, agar ke depan bisa mengubah kualitas kehidupan, terutama keluarganya," kata Edi.
Ia menambahkan, pendidikan dan pembinaan karakter yang diberikan di sekolah berasrama ini diharapkan melahirkan generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi, sehingga mampu memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Meski kegiatan belajar mengajar sudah dimulai, sejumlah fasilitas penunjang di Sekolah Rakyat masih dalam tahap penyempurnaan. Edi yang meninjau langsung lokasi menemukan beberapa pekerjaan yang belum rampung, seperti drainase, akses jalan, kelengkapan utilitas, toilet, hingga penghijauan kawasan.
Wali kota menargetkan seluruh pekerjaan fisik tersebut tuntas dalam waktu sekitar satu bulan ke depan. "Mudah-mudahan dalam satu bulan terakhir ini semua bisa tuntas dan berfungsi optimal, termasuk penghijauan dan uji fungsi utilitas seperti drainase dan toilet," jelasnya.
Saat ini, sekolah yang berdiri di atas lahan 5,7 hektare itu telah didukung 34 tenaga pendidik yang direkrut melalui seleksi, termasuk dari Kementerian Sosial. Jumlah tersebut akan terus ditambah sesuai kebutuhan operasional sekolah.
Perpindahan dari kebiasaan tinggal di rumah menjadi tinggal di asrama tentu tidak mudah, terutama bagi siswa jenjang SD yang masih sangat bergantung pada orang tua. Edi pun meminta para orang tua tetap memberikan pendampingan dan dukungan moral selama anak-anak mereka menjalani masa adaptasi.
"Pesan saya, mudah-mudahan mereka betah, sehat, dan bisa bekerja sama dengan orang tua. Terutama yang SD, karena mereka masih anak-anak," tuturnya.
Keberhasilan program ini, menurut Edi, membutuhkan kolaborasi semua pihak. Pemerintah pusat, provinsi, Pemkot Pontianak, guru, kepala sekolah, kepala asrama, hingga masyarakat sekitar harus bahu-membahu memastikan anak-anak ini betah dan berkembang. "Mudah-mudahan dengan Sekolah Rakyat ini, anak-anak menjadi harapan masa depan, bisa mengubah kualitas kehidupan keluarganya, dan berprestasi untuk masa depan Indonesia," pungkasnya.