SINTANG — Pembentukan forum ini merupakan respons atas kondisi DAS di Sintang yang dinilai kritis. Banjir yang hampir setiap tahun merendam permukiman warga menjadi indikator utama bahwa pengelolaan daerah aliran sungai selama ini belum optimal.
Kerusakan DAS di hulu, sedimentasi sungai, dan alih fungsi lahan menjadi penyebab utama meluapnya air ke pemukiman. Forum ini nantinya akan menyatukan perencanaan antara pemerintah daerah, dinas terkait, akademisi, dan masyarakat adat.
“Forum ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin ada aksi nyata di lapangan, mulai dari rehabilitasi hutan di hulu hingga normalisasi sungai di hilir,” ujar pejabat Pemkab Sintang dalam keterangan resmi.
Forum DAS Sintang akan bekerja dalam beberapa prioritas. Pertama, menyusun peta rawan banjir yang lebih detail berdasarkan data topografi dan curah hujan terkini. Kedua, mengoordinasikan program reboisasi di kawasan hulu yang gundul.
Selain itu, forum juga akan mengawasi aktivitas pertambangan dan perkebunan yang berpotensi merusak daerah tangkapan air. “Kami tidak anti-investasi, tapi semua harus taat aturan lingkungan,” tambahnya.
Bagi warga yang tinggal di bantaran Kapuas dan Melawi, pembentukan forum ini membawa harapan baru. Selama puluhan tahun, mereka harus mengungsi setiap musim hujan tiba. Hasil panen dan ternak kerap menjadi korban banjir bandang.
“Kami hanya ingin hidup tenang tanpa was-was air naik setiap malam. Kalau forum ini serius, kami siap diajak kerja bakti bersihkan sungai,” ujar Jumadi, warga Kecamatan Sintang.
Pemkab Sintang menargetkan forum ini sudah memiliki rencana aksi konkret dalam tiga bulan ke depan. Sosialisasi ke tingkat kecamatan dan desa akan digencarkan agar partisipasi warga maksimal.
Forum DAS juga akan menggandeng Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Kapuas untuk pendanaan teknis. Jika semua berjalan sesuai rencana, proyek percontohan normalisasi sungai di titik-titik rawan banjir bisa dimulai pada akhir tahun ini.