PONTIANAK — Kinerja APBN Kalimantan Barat pada periode Januari hingga April 2026 tercatat tetap tumbuh stabil. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, Agus Supriyanto, menegaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat menjadi penopang utama perekonomian di tengah tekanan global.
“Belanja pemerintah pusat di Kalbar mencapai Rp 2,5 triliun hingga April 2026. Angka ini tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujar Agus dalam konferensi pers di Pontianak, Selasa (20/5/2026).
Dari total realisasi tersebut, belanja barang mendominasi dengan porsi lebih dari 40 persen. Disusul belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar di daerah-daerah terpencil seperti Kapuas Hulu dan Sintang.
Agus menjelaskan bahwa belanja pegawai juga tetap terkendali, sementara belanja sosial terserap optimal untuk program perlindungan sosial seperti PKH dan BPNT. “Tidak ada pemotongan signifikan. Semua berjalan sesuai pagu,” katanya.
Di sisi penerimaan, pendapatan negara di Kalbar hingga April 2026 juga menunjukkan tren positif. Penerimaan perpajakan tumbuh tipis didorong oleh kepatuhan wajib pajak badan dan sektor perdagangan di Kota Pontianak dan Singkawang.
Namun, Agus mengakui bahwa penerimaan negara bukan cukai (PNBP) dari sektor sumber daya alam masih fluktuatif. “Ini karena harga komoditas global yang bergerak dinamis,” imbuhnya.
Meskipun perekonomian global dilanda ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan fluktuasi harga energi, Kalbar dinilai relatif aman. Kepala DJPb menyebut struktur ekonomi daerah yang berbasis pada sektor pertanian dan perdagangan domestik menjadi bantalan terhadap guncangan eksternal.
“Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah memang ada, tetapi belanja pemerintah yang terus mengalir ke desa dan kecamatan menjaga daya beli masyarakat,” ujar Agus.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan tetap menggenjot realisasi belanja pada semester II 2026. Fokus utama adalah percepatan proyek infrastruktur di daerah perbatasan seperti Kabupaten Bengkayang dan Sambas.
Agus menambahkan bahwa pihaknya juga akan memperketat pengawasan agar penyerapan anggaran tepat sasaran. “Kami pastikan setiap rupiah APBN berdampak langsung pada kesejahteraan warga Kalbar,” pungkasnya.