KALIMANTAN BARAT — Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini tidak sekadar parade dan seremoni. Presiden Prabowo Subianto justru menyoroti paradoks fundamental: negeri kaya raya sumber daya alam, namun warganya masih menjadi penonton di negeri sendiri.
Prabowo mengungkit kekayaan alam sebagai modal dasar kemajuan bangsa. Namun, ia menyiratkan keprihatinan: hasil kekayaan itu belum berkeadilan. "Rakyat masih jadi penonton," demikian intisari pesan yang mengemuka di hadapan para pejabat dan undangan.
Pernyataan itu muncul di tengah derasnya kebijakan populis pemerintah. Program distribusi sapi kurban tahun ini mencapai 1.098 ekor—dengan anggaran fantastis di atas Rp100 miliar. Instruksi tegas juga meluncur: Kepala Bea Cukai harus diganti jika tidak becus bekerja.
Pidato Hari Pancasila menjadi rangkaian momen di mana Prabowo kerap melontarkan kritik pedas kepada aparatnya sendiri. Sebelumnya, di hadapan anggota DPR, ia menyinggung aparat "cokelat dan hijau" yang diduga menjadi beking kegiatan ilegal. Ia juga melontarkan guyonan bernada keras kepada Menteri Koordinator Zulkifli Hasan yang salah menyebut nama kota: "Perlu reshuffle gak?"
Gaya komunikasi presiden ini menuai sambutan beragam. Publik menilai ada keberanian membongkar praktik buruk di birokrasi. Namun, pengamat mencatat perlunya konsistensi antara pidato dan implementasi di lapangan.
Di panggung global, posisi Prabowo juga tengah disorot. Kunjungan kenegaraan ke Perancis beberapa waktu lalu menjadi perhatian media internasional. Presiden Emmanuel Macron secara blak-blakan mengapresiasi keberanian Prabowo mendukung kemerdekaan Palestina. Momen kebersamaan keduanya—termasuk saat disambut 146 pasukan kuda di Istana Elysee—memperkuat citra hubungan bilateral yang hangat.
Namun, kritik politik tetap mengalir di dalam negeri. Ketua DPR Puan Maharani, misalnya, sempat mendapat curahan hati Prabowo di gedung parlemen. "Pilu hati saya, kadang PDIP kritiknya keras banget," ujar Prabowo, menandakan dinamika politik yang tetap cair meski ada ketegangan.
Pertanyaan kini mengemuka di kalangan pengamat: akankah pidato tentang kekayaan alam ini diikuti kebijakan konkret? Sejauh ini, langkah presiden terlihat pada perintah tegas membersihkan institusi seperti Bea Cukai, serta inspeksi mendadak ke proyek pangan seperti panen udang di Kebumen.
Belum ada pernyataan resmi dari Sekretariat Negara mengenai tindak lanjut spesifik pidato Hari Pancasila. Namun, publik menunggu: apakah retorika "rakyat jangan jadi penonton" akan berujung pada perubahan alokasi sumber daya alam yang lebih berpihak pada kepentingan nasional?