KAPUAS HULU — Anggaran senilai Rp147 miliar itu membiayai 1.800 PPPK Guru dan 900 PPPK Tenaga Kesehatan di Bumi Uncak Kapuas. Tanpa juknis dari Jakarta, Pemkab tidak punya dasar hukum melepas pos anggaran tersebut ke pusat.
Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah menyempit. Pos belanja lain harus dikorbankan agar kewajiban gaji dan tunjangan ribuan PPPK tetap terbayar.
Mengapa Juknis Jadi Penentu
Pengambilalihan pembiayaan PPPK oleh pemerintah pusat diposisikan sebagai solusi meringankan beban APBD. Skema itu juga disebut memperkuat pemerataan kualitas layanan dasar di daerah.
Namun janji tersebut belum bisa dieksekusi. Selama petunjuk teknis belum terbit, Pemkab Kapuas Hulu tetap memikul kewajiban pembayaran penuh dari kas daerah.
Anggota DPRD Kapuas Hulu dari Fraksi Partai Demokrat, Andi Aswad, menyebut besaran beban itu di luar kapasitas fiskal daerah.
"Jumlahnya sangat besar. Ini berakibat juga kepada tunjangan pegawai yang dipotong sama seperti Tahun Anggaran 2026," ujar Andi Aswad.
Tunjangan ASN Dipotong Dua Tahun Anggaran
Dampak tekanan fiskal itu tidak berhenti pada pos gaji PPPK. Tunjangan seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu ikut dipangkas.
Pemotongan berlangsung sejak Tahun Anggaran 2025 dan berlanjut ke Tahun Anggaran 2026. Kebijakan itu diambil DPRD bersama eksekutif sebagai langkah darurat.
Keputusan tersebut membuat kesejahteraan aparatur di tingkat lokal turun. Ketidakpastian regulasi pusat berimbas langsung ke penghasilan bulanan ASN dan PPPK.
Kesepakatan Memulihkan Tunjangan Jika Pusat Ambil Alih
DPRD dan eksekutif telah menyepakati bahwa pemotongan tunjangan bersifat sementara. Kedua pihak berjanji mengembalikan hak pegawai begitu pembiayaan PPPK resmi beralih ke pusat.
"Jika juknis dari pusat akhirnya turun dan realisasi pengambilalihan benar-benar terjadi, prioritas utama Pemkab Kapuas Hulu adalah memulihkan hak tunjangan pegawai yang sempat terpangkas," tegas Andi Aswad.
Hingga kini, nasib 2.700 PPPK dan seluruh ASN di Kapuas Hulu bergantung pada terbitnya juknis tersebut. APBD daerah baru bisa bernapas lega jika kepastian dari Jakarta segera turun.
