SINTANG — Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyoroti kondisi dapur MBG yang berhenti beroperasi. Sebagian pengelola dapur belum memperoleh izin, sementara sejumlah bangunan yang dipakai untuk kegiatan itu belum dibayar.
Bala menilai MBG semestinya bisa menggerakkan ekonomi daerah dan menyerap tenaga kerja. Kenyataan di lapangan tidak sepenuhnya sejalan dengan harapan itu.
Dapur MBG Dinilai Belum Tertib Izin dan Pembayaran
Persoalan dapur MBG masuk dalam pembahasan pengarahan Bala pada High Level Meeting TKPKD Kabupaten Sintang 2026. Forum itu digelar di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Kamis (5/11).
Menurut Bala, ada dapur yang tutup. Ada pula pengelola yang beroperasi tanpa izin lengkap. Bangunan yang sudah terpakai pun belum seluruhnya dibayar.
Bala tidak merinci jumlah dapur yang tutup maupun nilai tunggakan pembayaran. Pemerintah kabupaten belum membeberkan daftar pengelola yang bermasalah.
Angka Kemiskinan Sintang 7,93 Persen pada 2025
Tingkat kemiskinan Kabupaten Sintang pada 2025 tercatat 7,93 persen. Pemerintah kabupaten menargetkan angka itu turun menjadi 6,53 persen pada 2029 sesuai RPJMD 2025-2029.
Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2026-2030 menetapkan sasaran lebih jauh, yakni 6,1 persen pada 2030. Dua target itu menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun intervensi.
Bala meminta perangkat daerah bekerja berdasarkan data akurat. Program yang dijalankan harus menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar serapan anggaran.
Bupati Minta TKPKD Pertajam Fokus dan Lokus Program
Dalam forum itu, Bala meminta TKPKD mempertajam kebijakan. Fokus dan lokus penanganan kemiskinan perlu ditentukan lebih tegas, termasuk memperluas cakupan program dan anggaran.
Koordinasi diminta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penanganan kemiskinan harus disesuaikan dengan karakter setiap wilayah di Sintang.
"Diperlukan peran semua pihak secara sinergi dan terintegrasi dalam mengatasi kemiskinan ini," kata Bala, Kamis (5/11).
Bala menegaskan penurunan kemiskinan tidak cukup dengan rapat dan dokumen. Ia menuntut aksi nyata dari seluruh perangkat daerah.
"Banyak hal yang harus kita lakukan dengan aksi nyata. Dan saya berharap kerja keras, transparansi, data, dan kolaborasi menghasilkan penurunan kemiskinan signifikan serta masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera," ujarnya.
Dapur MBG dan Target Penurunan Kemiskinan
Program MBG di Sintang menyisakan pekerjaan rumah tersendiri. Dapur yang tutup dan tunggakan pembayaran menjadi sinyal bahwa tata kelola program belum rapi.
Pemerintah kabupaten belum menyampaikan tenggat penyelesaian izin maupun pelunasan bangunan. Belum ada pula keterangan resmi soal langkah penertiban bagi pengelola dapur yang melanggar.
Target 6,53 persen pada 2029 akan sulit dicapai bila program yang menyentuh warga justru berhenti di tengah jalan. Perangkat daerah diminta menyusun intervensi berbasis data dan memastikan setiap program berjalan sesuai sasaran.
