SINGKAWANG — Kepala Bapenda Singkawang Siti Kodam menyatakan ketidaksesuaian data pertanahan dan perpajakan berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat. Persoalan muncul ketika sertifikat tanah mengalami perubahan akibat pemecahan bidang, hibah, maupun transaksi jual beli.
Perubahan sertifikat pada suatu bidang tanah dapat menyebabkan data Nomor Objek Pajak (NOP) yang dipakai dalam pelayanan PBB terkendala karena datanya belum valid.
Apa yang Disinkronkan Bapenda dan BPN Singkawang
Melalui kerja sama tersebut, Bapenda dan BPN menyinkronkan NOP dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) lewat sistem host to host. Sistem ini memungkinkan pertukaran dan pembaruan data antarlembaga secara digital.
"Perubahan sertifikat pada suatu bidang tanah dapat menyebabkan data NOP yang digunakan dalam pelayanan PBB terkendala karena data yang belum valid," ujar Siti Kodam.
Selain menyinkronkan NOP dan NIB, kedua instansi melakukan pembaruan data zonasi agar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terkoneksi dengan data pertanahan. Integrasi ini diharapkan memudahkan warga mengurus penyesuaian data tanpa melalui proses administrasi yang terpisah.
Dampak bagi Warga: Luas Tanah dan PBB Tak Lagi Selisih
Siti Kodam berharap integrasi tersebut mengurangi ketidaksesuaian antara luas tanah dan besaran PBB yang harus dibayarkan masyarakat. Menurutnya, sinkronisasi data membuat warga tidak lagi menghadapi persoalan selisih antara luasan tanah dan jumlah pajak terutang.
"Dengan sinkronisasi data ini, masyarakat tidak perlu lagi menghadapi persoalan ketidaksesuaian antara luasan tanah dan jumlah pajak yang harus dibayar," katanya.
Data Sertifikat di BPN Langsung Masuk Sistem Pajak Daerah
Kepala Kantor BPN Singkawang Muhammad Husin menyebut kerja sama tersebut sebagai langkah menghubungkan pelayanan pertanahan dengan administrasi perpajakan daerah. Ketika masyarakat mengurus sertifikat di BPN, data secara sistem langsung terintegrasi dengan data perpajakan daerah.
"Ketika masyarakat melakukan pengurusan sertifikat di BPN, secara sistem data tersebut langsung terintegrasi dengan data perpajakan daerah," ujarnya.
Perjanjian kerja sama ini menjadi rujukan teknis bagi kedua instansi dalam bertukar data. Warga Singkawang yang mengurus pemecahan sertifikat, hibah, atau jual beli tanah dapat memakai jalur integrasi ini untuk memastikan data PBB mereka ikut diperbarui.
