JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menerima audiensi Executive Chairman International Manpower Development Organization Japan (IM Japan) Hitoshi Kanamori di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Pertemuan membahas kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi sistem pemagangan baru Jepang yang berlaku mulai April 2027.
Pemerintah Jepang mengganti skema pemagangan melalui ESDP. Perubahan sistem menuntut penyesuaian dari sisi kompetensi, bahasa, dan pemahaman budaya kerja peserta sebelum diberangkatkan.
Apa yang Berubah dari Sistem Pemagangan Jepang
ESDP atau Employment for Skill Development Program mulai diterapkan April 2027. Menaker menyebut perubahan sistem perlu diantisipasi lewat persiapan terencana agar tenaga kerja Indonesia mengikuti program dengan kompetensi sesuai dan memperoleh pelindungan selama di Jepang.
"Kami mencermati perubahan sistem tersebut yang perlu diantisipasi melalui persiapan terencana agar tenaga kerja Indonesia dapat mengikuti program dengan kompetensi yang sesuai dan memperoleh pelindungan selama berada di Jepang," kata Menaker dalam keterangan resmi.
MoU Diteken, Ini Ruang Lingkup Kerja Samanya
Kemnaker melalui Ditjen Binalavotas dan IM Japan menandatangani Kesepahaman Bersama (MoU) tentang Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dalam rangka Penyelenggaraan ESDP di Jepang. Kerja sama mencakup pertukaran data dan informasi untuk evaluasi program hingga pendampingan peserta selama di Jepang.
Ruang lingkup lainnya meliputi sosialisasi kepada masyarakat, rekrutmen dan seleksi calon peserta, pelatihan pra-pemberangkatan di Indonesia, serta pelatihan pemantapan. Kerja sama juga menyentuh pengembangan program pelatihan, peningkatan kompetensi instruktur, dan pemanfaatan sarana prasarana pelatihan.
Bukan Cuma Jumlah, Kualitas Kompetensi Jadi Sorotan
Menaker menekankan koordinasi antara Kemnaker, IM Japan, perusahaan penerima, dan pihak terkait di kedua negara. Koordinasi diperlukan untuk menyiapkan mekanisme pelaksanaan program dan memastikan keberlanjutan kerja sama selama masa transisi.
"Karena yang perlu kita persiapkan bukan hanya jumlah peserta yang akan berangkat, tetapi juga kualitas kompetensinya. Penguasaan bahasa, keterampilan teknis, pemahaman budaya kerja, dan K3 menjadi bekal penting agar peserta mampu beradaptasi dan berkembang di lingkungan industri Jepang," ujar Yassierli.
Ia berharap kerja sama Kemnaker dan IM Japan menjadi landasan penguatan sinergi dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengalaman kerja langsung di perusahaan Jepang.
Harapan Kemnaker: Perluasan Peluang dan Kurikulum Selaras
Kemnaker mendorong IM Japan memperluas peluang bagi tenaga kerja Indonesia sesuai kebutuhan industri Jepang dan kapasitas pelatihan dalam negeri. Pemerintah juga terbuka menjajaki perluasan kerja sama ke berbagai sektor potensial.
"Kami juga berharap IM Japan dapat terus memperluas peluang bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kebutuhan industri Jepang dan kapasitas pelatihan di Indonesia. Kami terbuka untuk menjajaki perluasan kerja sama ke berbagai sektor potensial, serta mendorong keterlibatan perusahaan Jepang dalam menyelaraskan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan kompetensi di tempat kerja," pungkasnya.
Bagi calon peserta, tahapan yang perlu dipantau adalah sosialisasi program, rekrutmen dan seleksi, hingga pelatihan pra-pemberangkatan yang dilaksanakan sebelum masa transisi April 2027.
