PONTIANAK — Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut ekosistem keuangan digital di kotanya kian terbentuk. Penilaian itu disampaikannya usai bertransaksi memakai QRIS di salah satu lapak UMKM pada pasar murah di Kantor Camat Pontianak Selatan, Selasa (20/10/2026).
Menurut Edi, pembayaran digital kini mudah dijumpai bahkan pada usaha skala kecil. Kebiasaan warga dan pelaku usaha memakai pembayaran non-tunai dinilainya sebagai tanda positif.
"Tadi saya juga ikut mencoba (bayar pakai QRIS). Ini menunjukkan bahwa akses keuangan kita, atau digitalisasi penggunaan sistem pembayaran, sudah semakin memasyarakat. Ini hal yang positif kalau masyarakat terus terbiasa dengan pembayaran non-tunai," ujarnya.
Pertumbuhan Merchant QRIS di Pontianak Capai 12,89 Persen per Tahun
Data merchant QRIS di Kota Pontianak menunjukkan tren naik dalam lima tahun terakhir. Pada 2025 jumlahnya mencapai 186.753 merchant, tumbuh 12,89 persen secara year-on-year.
Rata-rata penambahan merchant mencapai 28.154 setiap tahun, dengan rerata pertumbuhan 26,44 persen. Angka itu menempatkan Pontianak sebagai salah satu kota dengan perluasan akseptasi QRIS yang cukup cepat di Kalimantan Barat.
Bagi pelaku UMKM, QRIS memberi alternatif pembayaran yang praktis tanpa harus selalu menyediakan uang tunai atau uang kembalian. Edi menyebut kemudahan itu jadi alasan utama sosialisasi terus dilakukan.
"QRIS ini lebih praktis dan lebih aman. Karena itu penggunaannya harus terus kita sosialisasikan," katanya.
Pajak Daerah lewat QRIS Naik 570,54 Persen
Pemanfaatan QRIS tidak berhenti di sektor perdagangan dan UMKM. Pemkot Pontianak memperluas kanal itu ke transaksi pemerintah daerah.
Hingga September 2026, penerimaan pajak daerah melalui QRIS meningkat 570,54 persen dibanding September 2025. Lonjakan itu menunjukkan warga mulai terbiasa membayar kewajiban daerah secara non-tunai.
Program digitalisasi UMKM yang dijalankan Pemkot Pontianak mencakup sosialisasi QRIS, pelatihan pencatatan keuangan digital, pengembangan pembayaran pajak dan retribusi melalui e-Ponti, hingga kerja sama dengan berbagai pihak dalam percepatan digitalisasi daerah.
Digitalisasi Diminta Berjalan Bertahap dan Inklusif
Edi menilai transformasi menuju pembayaran digital tetap harus dilakukan secara bertahap dan inklusif. Masyarakat perlu diberi pilihan serta pemahaman agar digitalisasi hadir sebagai kemudahan, bukan hambatan baru.
Pemkot bersama perbankan dan pemangku kepentingan lain akan terus mendorong edukasi penggunaan QRIS, terutama kepada pelaku UMKM. Semakin banyak usaha menyediakan QRIS, semakin mudah pula warga bertransaksi.
"Yang penting masyarakat memahami manfaatnya dan terbiasa. Kalau semakin banyak pelaku usaha menyediakan QRIS, masyarakat juga semakin mudah bertransaksi," pungkasnya.
