Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui QRIS dinamis, QRIS TAP, dan pembayaran digital transportasi sungai di Pontianak. Kepala Perwakilan BI Kalbar Doni Septadijaya menyebut sinergi antara pemerintah daerah, BI, dan bank RKUD sebagai kunci perluasan inovasi tersebut. Uji coba QRIS di pangkalan sampan dan speedboat Pontianak telah melibatkan 30 penambang sampan.
PONTIANAK — Perluasan digitalisasi menyasar sejumlah platform pembayaran pemerintah daerah yang sudah berjalan di Kalimantan Barat. QRIS dinamis diterapkan di Kota Pontianak lewat E-Ponti, Kota Singkawang melalui SIGAP, Kabupaten Sambas dengan E-Pakatan, Kabupaten Landak lewat SAPALA, Kabupaten Mempawah melalui Si Perjaka, serta Provinsi Kalimantan Barat melalui Samsat.
Menurut Doni, penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital diarahkan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, pelayanan publik, dan produktivitas ekonomi daerah. "Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dan bank RKUD menjadi kunci untuk memperluas dampak dari inovasi digitalisasi transaksi daerah," kata Doni di Pontianak.
QRIS TAP Pertama di Ritel Modern Kubu Raya
BI Kalbar bersama penyedia jasa pembayaran dan Bank Central Asia meluncurkan Mall SIAP QRIS TAP di Kabupaten Kubu Raya. Peluncuran itu menjadi implementasi perdana QRIS TAP pada sektor ritel modern di Kalimantan Barat.
Selain ritel, digitalisasi menyentuh sektor transportasi berbasis kearifan lokal. BI Kalbar bersama Bank Kalbar menguji coba QRIS pada pangkalan sampan dan penambang speedboat di Kota Pontianak. Sebanyak 30 penambang sampan telah memakai QRIS untuk transaksi.
Samsat Gokatan Jangkau 14 Kabupaten/Kota
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menginisiasi Samsat Gokatan (Go Kecamatan) untuk memperluas edukasi dan implementasi elektronifikasi transaksi. Program itu menjangkau 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
Doni menyatakan berbagai inovasi tersebut diharapkan memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan efisiensi ekosistem pembayaran digital di Kalimantan Barat secara berkelanjutan.
Forum SI PEDE Awasi Tata Kelola Keuangan Daerah
Penguatan digitalisasi daerah juga dilakukan melalui forum Sinergi Pengawasan dan Percepatan Elektronifikasi Pemerintah Daerah (SI PEDE). Forum itu melibatkan BI, OJK, BPK, BPKP, DJPb, Bapenda, BKAD, dan Bank Kalbar.
Forum berfokus pada penguatan tata kelola keuangan daerah, termasuk percepatan pemanfaatan QRIS dinamis untuk pembayaran pajak daerah yang terintegrasi dengan sistem keuangan pemerintah daerah.
518 dari 546 Pemda Sudah Kategori Digital
Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali menyebut hingga semester I 2026 sebanyak 518 dari 546 pemerintah daerah atau sekitar 94,9 persen telah berada pada kategori digital dalam elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
"Penguatan EKD di daerah harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui peningkatan efisiensi, penciptaan nilai tambah, dan penguatan daya saing," kata Ricky.
Bank Indonesia bersama 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia terus mendorong pemerintah daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan memperkuat digitalisasi. Langkah itu tidak hanya meningkatkan volume transaksi, tetapi juga menghubungkan potensi daerah dengan peluang ekonomi digital.
