KALIMANTAN BARAT — Kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi kerap baru ditangani setelah api membesar dan merusak habitat. Pola ini yang coba diubah untuk kawasan yang menjadi rumah terakhir Badak Sumatera itu.
Firman menyampaikan hal tersebut usai meninjau langsung kondisi TNWK di Lampung, Sabtu (5/9/2026). Lawatan kerja itu dilakukan untuk mengevaluasi kesiapsiagaan pengelola taman nasional memasuki puncak musim kemarau.
"Hari ini kita lihat langsung. Prinsipnya harus kita balik. Jangan 'padam setelah terjadi', tapi 'cegah duluan'. Karena mencegah itu jauh lebih murah, lebih cepat, dan menyelamatkan nyawa satwa dan manusia," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Way Kambas dan Beban Moril Menjaga Spesies Kritis
Tekanan terhadap TNWK sangat tinggi. Kawasan ini tidak hanya berstatus ASEAN Heritage Park, tetapi juga dihuni spesies kritis seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan badak Sumatera. Jika kebakaran melanda zona inti, proses evakuasi satwa berukuran besar menjadi tantangan logistik yang kompleks.
Firman menekankan bahwa kegagalan pengendalian karhutla di kawasan konservasi berimplikasi pada hilangnya keanekaragaman hayati secara permanen. "Kalau Way Kambas terbakar, kita kehilangan warisan dunia. Negara wajib hadir penuh di sini," tegasnya.
Tiga Pilar Pengendalian: dari Hulu ke Hilir
Politikus Partai Golkar itu menjabarkan tiga langkah berkesinambungan yang harus segera diadopsi pengelola TNWK. Ketiganya menuntut kolaborasi lintas sektor, tidak bisa ditangani sendiri oleh Balai Taman Nasional.
- Pencegahan berbasis masyarakat: Edukasi kepada desa-desa penyangga harus ditingkatkan, terutama mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar.
- Deteksi dini presisi: Pemanfaatan kamera pemantau (CCTV) dan drone patroli untuk menemukan titik api sebelum api membesar.
- Kesiapan evakuasi satwa: Memastikan jalur evakuasi satwa, ketersediaan embung air di zona inti, dan SOP penyelamatan fauna saat darurat.
"Kuncinya cuma tiga: cegah duluan, deteksi cepat, dan bergerak bareng. Ini yang harus segera kita terapkan di Way Kambas," kata Firman.
Anggaran Responsif vs Preventif
Persoalan klasik pengendalian karhutla di Indonesia adalah dominasi anggaran untuk pemadaman, bukan pencegahan. Firman menyoroti bahwa biaya operasional water bombing dan mobil pemadam jauh lebih besar dibandingkan biaya patroli rutin atau pemeliharaan menara pengawas.
Komisi IV DPR RI berkomitmen mengawal kebutuhan sarana prasarana pencegahan di TNWK dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dukungan ini dinilai krusial agar pengendalian karhutla tidak sekadar responsif ketika asap sudah mengepul.
"Dukungan tersebut perlu dipastikan dalam pembahasan anggaran agar pengendalian karhutla tidak hanya bersifat responsif, tetapi mampu mencegah kebakaran sejak awal," pungkas Firman.
