PONTIANAK — Polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat kian pekat. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga, sekaligus mendorong Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, untuk mengeluarkan imbauan resmi terkait penggunaan masker.
Zulfydar menegaskan bahwa langkah pencegahan sederhana ini krusial untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan, terutama iritasi saluran pernapasan yang bisa berkembang menjadi penyakit serius.
“Sekarang tingkat udara dari akibat asap ini sudah membuat masyarakat khawatir. Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker, khususnya ketika berada di luar rumah,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Pontianak.
Langkah Konkret yang Diminta ke Pemda
Zulfydar tidak hanya menyasar kesadaran individu. Ia mendesak pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk bergerak lebih masif mengedukasi warganya.
“Kita berharap seluruh dinas yang terkait dapat mengkampanyekan penggunaan masker,” tegasnya.
Menurut politisi PAN ini, edukasi yang masif diperlukan agar warga tidak menganggap remeh kualitas udara yang sedang buruk. Kampanye ini dinilai sama pentingnya dengan upaya pemadaman api di lapangan.
Ancaman Beban Ganda bagi Puskesmas dan Rumah Sakit
Zulfydar memperingatkan, jika pencegahan diabaikan, dampaknya akan berlipat. Selain mengancam kesehatan warga, lonjakan pasien gangguan pernapasan berpotensi membebani layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit.
“Kalau masker tidak digunakan, ini akan berakibat juga kepada puskesmas atau rumah sakit dan berpotensi menciptakan masalah baru, masalah tersendiri daripada akibat kebakaran hutan itu sendiri,” katanya.
Ia menilai beban ganda ini harus dihindari karena akan menguras tenaga medis dan anggaran kesehatan yang seharusnya bisa dialokasikan untuk penanganan lain.
Penanganan Karhutla dan Kesehatan Harus Berjalan Beriringan
Di akhir pernyataannya, Zulfydar mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya fokus memadamkan titik api. Perlindungan kesehatan bagi warga yang terdampak asap harus menjadi prioritas yang berjalan beriringan.
“Pemerintah daerah juga diharapkan tidak hanya melakukan penanganan terhadap titik-titik karhutla, tetapi secara bersamaan memperkuat langkah perlindungan dan edukasi kesehatan masyarakat yang terdampak asap,” pungkasnya.
