KETAPANG — Rapat yang berlangsung selama tiga jam itu membahas secara detail peta jalan realisasi program setiap OPD. Beberapa dinas dinilai masih berkutat pada tahap lelang dan administrasi, sementara tenggat waktu pelaksanaan proyek sudah mendekati pertengahan tahun.
Dua OPD dengan Serapan Terendah Jadi Sorotan
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti dua OPD yang serapan anggarannya masih di bawah 30 persen. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perhubungan disebut sebagai pihak yang paling banyak mendapat pertanyaan dari anggota dewan.
“Kami minta ada percepatan. Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di pedalaman tidak terserap maksimal,” ujar Ketua Komisi III DPRD Ketapang, Ahmad Rizani, dalam rapat tersebut.
Apa yang Menjadi Penyebab Keterlambatan?
Para anggota dewan menduga keterlambatan realisasi program disebabkan oleh proses perencanaan yang kurang matang di awal tahun. Beberapa OPD dinilai belum menyusun jadwal pelaksanaan secara detail sejak Januari 2026.
“Banyak proyek yang baru masuk tahap lelang di bulan April. Ini tidak ideal. Seharusnya sejak awal tahun sudah ada kontrak kerja,” tambah Ahmad Rizani.
Dampak bagi Warga di 20 Kecamatan
Ketua DPRD Ketapang, M. Syarif, menambahkan bahwa kelambatan realisasi anggaran berdampak langsung pada warga di 20 kecamatan. Program bantuan sosial, perbaikan irigasi, dan pembangunan puskesmas pembantu menjadi beberapa sektor yang paling terpengaruh.
“Kami mendesak Sekda untuk memanggil langsung kepala OPD yang serapannya macet. Ini soal layanan publik, bukan sekadar angka,” tegas M. Syarif.
Langkah Selanjutnya: Evaluasi Berkala Setiap Bulan
DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar evaluasi serapan anggaran setiap bulan. Targetnya, seluruh OPD sudah merealisasikan minimal 50 persen anggaran sebelum memasuki semester kedua.
“Kami akan pantau terus. Jika tidak ada perubahan, kami akan gunakan hak interpelasi,” ujar Ahmad Rizani menutup rapat.
