KAPUAS HULU — APDESI Kapuas Hulu mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan iming-iming uang atau barang saat Pilkades Serentak 2026 mendatang. Organisasi yang menaungi kepala desa se-Kabupaten Kapuas Hulu ini menilai politik uang dapat merusak tatanan demokrasi di tingkat akar rumput.
Mengapa Politik Uang Berbahaya bagi Desa?
Politik uang dinilai tidak hanya mencederai proses demokrasi, tetapi juga berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak amanah. Kepala desa terpilih melalui cara curang cenderung akan mencari cara untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan selama kampanye.
“Kami mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menolak segala bentuk politik uang. Jangan sampai hak suara kita dijual hanya untuk kepentingan sesaat,” ujar Ketua APDESI Kapuas Hulu dalam pernyataan yang diterima redaksi, belum lama ini.
Provokasi Bisa Pecah Belah Warga
Selain politik uang, APDESI juga menyoroti potensi provokasi yang kerap muncul saat kontestasi politik desa. Isu SARA dan fitnah antar calon disebut sebagai ancaman serius yang dapat memecah belah persatuan warga.
“Jangan mudah terprovokasi dengan berita bohong atau hasutan yang sengaja disebar untuk menjatuhkan lawan. Pilkades harus menjadi ajang mempererat silaturahmi, bukan sebaliknya,” tambahnya.
Langkah APDESI Menyambut Pilkades 2026
APDESI Kapuas Hulu berencana menggelar sosialisasi ke sejumlah desa dalam beberapa bulan ke depan. Sosialisasi ini akan menyasar pemilih pemula dan kelompok rentan agar tidak menjadi sasaran praktik politik uang.
Mereka juga mengimbau aparat desa dan panitia Pilkades untuk bersikap netral selama proses pemilihan. Netralitas perangkat desa dinilai kunci utama untuk menciptakan kontestasi yang sehat dan kredibel.
Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Kapuas Hulu akan digelar di puluhan desa. Jadwal pasti pelaksanaan masih menunggu keputusan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
