Pencarian

DPRD Singkawang Evaluasi Program MBG, Soroti Dampak Limbah Dapur SPPG ke Warga Sekitar

Senin, 25 Mei 2026 • 14:31:17 WIB
DPRD Singkawang Evaluasi Program MBG, Soroti Dampak Limbah Dapur SPPG ke Warga Sekitar
DPRD Singkawang menggelar rapat evaluasi terkait pengelolaan limbah dapur program MBG.

SINGKAWANG — Kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai mengemuka di Kota Singkawang. DPRD setempat meminta pemerintah kota mengevaluasi secara menyeluruh rencana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama terkait pengelolaan limbah dapur.

Anggota DPRD Singkawang menilai, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang akan dibangun di setiap SPPG berpotensi menimbulkan masalah baru. Limbah cair dan padat dari proses memasak ribuan porsi makanan setiap hari dikhawatirkan mengganggu kenyamanan serta kesehatan warga yang bermukim di sekitar dapur produksi.

Limbah Dapur SPPG Jadi Perhatian Utama

“Kami tidak ingin program yang baik ini justru menjadi beban baru bagi masyarakat. Pengelolaan limbah harus jelas sejak awal, jangan sampai warga sekitar yang menanggung dampaknya,” ujar seorang anggota DPRD Singkawang dalam rapat evaluasi pekan lalu.

DPRD mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan untuk turun langsung melakukan kajian. Kajian itu dinilai penting untuk memastikan kapasitas IPAL memadai dan proses pembuangan limbah tidak mencemari saluran air atau lingkungan permukiman.

Evaluasi Menyeluruh Sebelum Operasional

Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat yang menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Di Singkawang, program ini direncanakan berjalan melalui SPPG yang tersebar di beberapa titik. Namun, DPRD menekankan bahwa kesiapan teknis dan sosial harus menjadi prioritas sebelum dapur benar-benar beroperasi.

“Jangan sampai ada protes dari warga setelah limbah mulai mengalir. Ini soal kenyamanan dan kesehatan bersama. Pemerintah kota harus proaktif, bukan reaktif,” tegas anggota DPRD tersebut.

Apa Langkah Pemkot Selanjutnya?

Pemerintah Kota Singkawang melalui dinas terkait diminta segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan limbah SPPG. DPRD juga meminta agar pihak ketiga atau konsultan lingkungan dilibatkan dalam proses evaluasi.

Selain limbah, DPRD juga menyoroti aspek distribusi logistik dan higienitas bahan baku makanan. Namun, isu limbah menjadi yang paling mendesak karena menyangkut dampak langsung terhadap permukiman warga di sekitar lokasi SPPG.

Bagikan
Sumber: pontianakpost.jawapos.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks