PONTIANAK — Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mulai memetakan jalur distribusi logistik dan ketersediaan stok pangan untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyebutkan koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama karena karakteristik kota ini yang sangat bergantung pada pasokan luar daerah.
Bahasan menjelaskan bahwa posisi Pontianak saat ini masih berada dalam zona hijau atau kategori aman. Namun, status sebagai daerah distribusi, bukan produsen, membuat Pontianak rentan terhadap fluktuasi harga yang dipicu oleh hambatan logistik maupun kenaikan permintaan di pasar lokal.
“Dari paparan awal, kondisi inflasi kita masih dalam zona aman. Ini harus terus kita jaga bersama, apalagi menjelang Iduladha di mana biasanya terjadi peningkatan permintaan bahan pokok,” ujar Bahasan usai memimpin rapat koordinasi pada Selasa (5/5/2026).
Andalkan Data BPS untuk Intervensi Pasar
Dalam menentukan kebijakan intervensi, Pemkot Pontianak menjadikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai kompas utama. Akurasi data dinilai krusial agar langkah seperti operasi pasar atau subsidi transportasi tepat sasaran dan tidak membebani APBD secara sia-sia.
Bahasan menekankan pentingnya sinergi antarinstansi untuk merespons dinamika harga secara cepat. Selain menjaga daya beli masyarakat, kinerja pengendalian inflasi ini juga berkaitan erat dengan insentif daerah yang dijanjikan oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Data BPS sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dengan data yang akurat, kita bisa menentukan langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga,” jelasnya.
Pemicu Inflasi: Kenaikan Harga Avtur dan BBM Non-Subsidi
BPS Kota Pontianak mencatat inflasi bulanan (month-to-month) pada April 2026 sebesar 0,59 persen. Angka ini diklaim lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara tahunan (year-on-year), inflasi berada di level 2,15 persen, masih dalam rentang target nasional.
Statistisi Ahli Madya BPS Kota Pontianak, Ahmad Badar, mengungkapkan bahwa kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar, yakni mencapai 1,44 persen. Hal ini dipicu oleh lonjakan harga avtur dunia yang merembet pada kenaikan tarif tiket pesawat.
“Kenaikan harga avtur berdampak pada tarif angkutan udara, sehingga mendorong inflasi pada kelompok transportasi,” kata Ahmad Badar.
Selain faktor transportasi, inflasi juga dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian harga BBM dan LPG non-subsidi oleh Pertamina pada pertengahan April lalu. Kondisi geopolitik di Timur Tengah turut memberikan tekanan pada distribusi energi global yang dampaknya terasa hingga ke daerah.
Target Penghargaan Kinerja Pengendalian Inflasi Nasional
Selain menjaga stabilitas ekonomi warga, Pemkot Pontianak membidik penghargaan nasional sebagai daerah dengan kinerja pengendalian inflasi terbaik. Sepanjang tahun 2025, Pontianak mencatatkan inflasi kumulatif sebesar 1,50 persen, sebuah capaian yang dinilai cukup impresif di tingkat regional Kalimantan.
Ahmad Badar menambahkan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil inflasi sebesar 0,68 persen. Meski harga emas sempat fluktuatif dan cenderung turun di angka Rp2,81 juta per gram pada akhir April, pengawasan terhadap komoditas pangan tetap menjadi prioritas utama.
“Dengan angka tersebut, Kota Pontianak termasuk daerah yang mampu menjaga stabilitas inflasi pada level rendah,” pungkasnya. Pihaknya berharap tren terkendali ini bertahan hingga akhir tahun agar Pontianak kembali meraih apresiasi dari pemerintah pusat.
