Kemenkeu Kaji Usulan Kenaikan PTKP 2027 dari Kemenko Perekonomian

Penulis: Alfin Murtado  •  Jumat, 13 November 2026 | 14:51:31 WIB
Kantor Kemenkeu di Jakarta menjadi lokasi konferensi pers APBN KITA, Jumat (13/11/2026).

KALIMANTAN BARAT — Kementerian Keuangan menerima usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk 2027 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kajian dilakukan untuk mengukur dampak penyesuaian terhadap penerimaan negara dan manfaatnya bagi masyarakat. PTKP saat ini Rp 4,5 juta per bulan, sudah 6,72 kali garis kemiskinan.

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (Ditjen SEF) Kemenkeu memegang mandat untuk menelaah usulan tersebut. Plt Direktur Jenderal SEF Hidayat Amir menyatakan kajian tengah berjalan dengan pendekatan yang lebih mendalam.

"Usulan kenaikan PTKP sudah ada dan usulannya dari Kemenko Perekonomian untuk 2027. Jadi saat ini memang kita sedang melakukan kajian lebih rigorous, lebih detail mengenai dampak dari adjustment PTKP yang ada," kata Hidayat dalam konferensi pers APBN KITA di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

PTKP Rp 4,5 Juta Dinilai Sudah di Atas Rata-Rata UMP 2026

Besaran PTKP yang berlaku sekarang Rp 4,5 juta per bulan. Angka itu lebih tinggi dibanding rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 3,522 juta per bulan.

Dibanding garis kemiskinan, PTKP tercatat sekitar 6,72 kali lipat. Pemerintah juga menilai posisi PTKP Indonesia relatif lebih tinggi dibanding sejumlah negara lain.

"Ini pun dalam perbandingan dengan beberapa negara lain, kita juga sudah relatif lebih tinggi. Kalau kita melihat dari PTKP ini dengan garis kemiskinan itu sudah 6,72 kali garis kemiskinan. Jadi, ini yang terus kita pertimbangkan, apakah PTKP ini memang seharusnya ya di-adjust period by period, tapi perlu kita consider dampaknya baik terhadap penerimaan maupun kepada manfaatnya bagi masyarakat," terang Hidayat.

Dua Sisi yang Ditimbang: Penerimaan Negara dan Daya Beli Pekerja

Kajian Kemenkeu menyentuh dua kepentingan yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, kenaikan PTKP menggerus basis pajak penghasilan orang pribadi. Di sisi lain, ambang batas yang lebih tinggi menambah uang yang beredar di kantong pekerja berpenghasilan rendah.

Hidayat menyebut pertimbangan itu yang membuat pemerintah tidak serta-merta menaikkan PTKP setiap periode. Dampak fiskal dan manfaat langsung ke masyarakat harus dihitung bersamaan sebelum keputusan diambil.

Usulan Rp 7,5 Juta dan Janji Penerapan 2027

Wacana

Reporter: Alfin Murtado
Sumber: finance.detik.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top