PONTIANAK — Rapat Koordinasi Camat se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Hotel Golden Tulip Pontianak menjadi forum penyeragaman persepsi bagi aparatur kewilayahan. Gubernur Ria Norsan membuka langsung kegiatan tersebut dan menempatkan camat sebagai ujung tombak pengawasan program di lapangan.
Menurut Norsan, peran camat tidak berhenti pada urusan administrasi pemerintahan. Camat dituntut melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, hingga menangani persoalan yang tumbuh di wilayah masing-masing.
Norsan meminta camat aktif mengawal program strategis pemerintah pusat yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut sejumlah program yang harus mendapat perhatian aparatur kecamatan.
Keberhasilan program-program tersebut, kata Norsan, bergantung pada dukungan dan koordinasi aparatur pemerintahan dari tingkat kecamatan hingga desa. Ia menekankan agar camat memastikan koordinasi dengan pemerintah desa berjalan baik sehingga pelaksanaan program tepat sasaran.
"Program-program pemerintah harus dikawal bersama. Camat harus memastikan koordinasi dengan pemerintah desa berjalan baik, sehingga pelaksanaan program dapat tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.
Selain penguatan koordinasi, Norsan meminta camat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pendekatan humanis dan responsif. Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dijalankan pemerintah.
Dampak nyata yang dirasakan masyarakat menjadi ukuran lain yang disebut Norsan. Karena itu, camat diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan wilayah, menyerap aspirasi warga, serta memastikan setiap persoalan kewilayahan mendapat tindak lanjut yang tepat.
"Peran camat tidak hanya sebatas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan berbagai program pemerintah benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Camat harus mampu membangun koordinasi, melakukan pembinaan, pengawasan, serta merespons berbagai persoalan yang berkembang di wilayahnya," tegas Norsan.
Norsan menilai tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan semakin rumit. Aparatur kewilayahan dituntut peka terhadap kondisi masyarakat, cepat mengambil langkah, dan menjalin komunikasi efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.
Melalui rakornas camat tahun ini, Norsan berharap terbangun kesamaan persepsi dan komitmen bersama seluruh camat dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah. Sinergi itu dinilai menentukan seberapa merata program pemerintah menjangkau masyarakat, termasuk di pelosok desa.
Norsan mengusulkan agar forum koordinasi serupa ke depan dikembangkan melalui kegiatan yang lebih interaktif, termasuk pertemuan luar ruangan atau outbound. Kegiatan semacam itu diharapkan mempererat komunikasi sekaligus membangun kebersamaan antarcamat.
Penguatan peran camat sebagai penggerak koordinasi pemerintahan di wilayah menjadi kunci bagi efektivitas pembangunan Kalimantan Barat. Dengan begitu, berbagai program pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata hingga ke desa-desa terpencil.