KALIMANTAN BARAT — Sedikitnya 10 pemerintah daerah dan kepolisian di Amerika Serikat mengakhiri atau membatasi penggunaan teknologi pengawasan Flock Safety sejak musim panas 2025. Tekanan datang dari kekhawatiran privasi data dan penyalahgunaan kamera pembaca pelat nomor yang jumlahnya melewati 100.000 unit di seluruh negeri. Kota-kota kecil hingga county kini meninjau ulang kontrak mereka.
Monroe di Ohio, Newburgh di New York, Richmond di Virginia, Hopkinton dan New Bedford di Massachusetts, serta Lansing di Michigan memutuskan mengakhiri kontrak dengan Flock Safety dalam tiga bulan terakhir. Kepolisian East Bridgewater dan Grafton, Massachusetts, juga mengumumkan rencana berhenti memakai kamera Flock.
Warga League City, Texas, pekan ini menolak lewat pemungutan suara agar departemen kepolisian setempat melanjutkan penggunaan pembaca pelat nomor Flock. Kamera di kota itu dijadwalkan dicabut. Di Asheville, North Carolina, polisi kehilangan akses setelah dewan kota memutus kontrak pada Agustus.
Kantor Sheriff El Paso County, Colorado, menyusul pada September. Sheriff Joseph Roybal menyatakan penghentian Flock adalah keputusan yang tepat bagi county-nya.
"Kami memiliki alat, pelatihan, dan pengalaman untuk menemukan dan menangkap pelaku kejahatan tanpa bergantung pada kamera Flock," kata Roybal dalam siaran pers, dikutip TechCrunch.
Flock didirikan pada 2017 dan menjual perangkat pengawasan seperti pembaca pelat nomor otomatis (ALPR), drone, serta perangkat edge computing berbasis mikrofon untuk mendeteksi suara tembakan. Perangkat ini dipakai kepolisian untuk mencari orang hilang atau mobil curian.
Lebih dari 100.000 kamera Flock beroperasi di Amerika Serikat. Sifatnya yang kasat mata di pinggir jalan membuat teknologi ini mudah dikenali warga, berbeda dari praktik jual-beli data pribadi yang berlangsung tanpa terlihat.
"Kamera di ujung jalan Anda terasa nyata dengan cara yang tidak dimiliki oleh berbagi dan penjualan data pribadi sehari-hari," ujar Tatiana Rice, senior director legislasi AS di The Future of Privacy Forum.
Keluhan warga mencakup tiga hal: privasi, pembagian data ke pihak ketiga, dan proses pengadaan yang dinilai tidak transparan. Sejumlah kasus penyalahgunaan memperkuat tuntutan itu.
Pada Agustus, seorang polisi di Brentwood, Missouri, dituduh memakai kamera Flock untuk menguntit mantan istrinya selama proses perceraian. Sebulan kemudian, seorang petugas dari East Texas divonis penjara karena memakai sistem serupa untuk menguntit mantan pacar dan keluarganya.
Isu akses lembaga federal ikut mencuat. Resolusi Kota Ithaca, New York, pada Maret menyebut ada bukti infrastruktur Flock dipakai agen federal tanpa otorisasi daerah pemilik kontrak. Kota itu menuding Flock membiarkan ICE dan ATF memakai hasil kueri basis data ALPR negara bagian dan lokal.
Flock membantah menjual data dan menegaskan tidak punya kontrak dengan ICE. Perusahaan menyatakan setiap pelanggan memiliki datanya sendiri dan mengatur siapa yang boleh mengakses.
"Setiap hari, departemen kepolisian di seluruh negeri memakai teknologi Flock untuk menyelesaikan kejahatan serius, menemukan tersangka, mencari orang hilang, dan memberi dampak terukur pada keselamatan publik," kata Flock dalam pernyataan resmi.
Perusahaan juga menyebut pencabutan alat yang aktif membantu penyelesaian kejahatan kekerasan sama dengan memundurkan keselamatan publik. Sebagai respons, Flock memangkas masa penyimpanan data default bagi pelanggan baru dari 30 hari menjadi tujuh hari pada Agustus. Agen kini wajib memasukkan kode kasus sebelum bisa mencari di basis data.
Florida melarang pembaca pelat nomor di jalan tol negara bagian pada musim panas ini. Texas menghentikan pendanaan negara bagian untuk Flock. Adam Schwartz dari Electronic Frontier Foundation menilai banyak kota mengadopsi Flock beberapa tahun lalu tanpa sepengetahuan warga.
Pola itu mirip kemunculan pusat data yang sering beroperasi sebelum warga menyadarinya. Bagi pengguna teknologi di Indonesia, kasus Flock menjadi pengingat bahwa kamera pengawas berbasis AI perlu aturan jelas soal kepemilikan data, masa simpan, dan siapa yang berhak mengakses.