KALIMANTAN BARAT — Sebanyak 11 individu tercatat sebagai pengendali tingkat individu di tiga emiten Grup Adaro, yaitu AADI, ADMR, dan ADRO. Mereka berasal dari empat kelompok keluarga besar: Subianto, TP Rachmat, Edwin Soeryadjaya, dan Thohir. Pengungkapan ini disampaikan AADI melalui keterbukaan informasi kepada BEI.
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) merinci struktur kepemilikan manfaat Grup Adaro dalam keterbukaan informasi terbaru. Dokumen tersebut menyebut 11 nama yang berperan sebagai pemilik manfaat sekaligus pengendali pada tingkat individu di AADI, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), dan PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR).
Selama ini publik mengenal Grup Adaro lekat dengan Garibaldi Thohir alias Boy Thohir. Fakta bahwa kendali grup juga melibatkan sejumlah keluarga pengusaha lain menjadi informasi baru bagi pasar.
Dari Keluarga Thohir, nama yang tercantum adalah Garibaldi Thohir, Edna Thohir, Hireka Vitaya, dan Erick Thohir. Keluarga Subianto hadir melalui PT Persada Capital Investama dengan Meity Subianto, Arini Saraswaty Subianto, Armeilia Widayanti Subianto, dan Ardiani Kartika Sari Subianto.
Keluarga Rachmat diwakili Ny TP Rachmat LR Imanto dan Christian Ariano Rachmat. Nama terakhir dalam daftar adalah Edwin Soeryadjaya, putra pendiri Grup Astra.
Michael WP Soeryadjaya, putra Edwin, juga tercatat sebagai penerima manfaat akhir (UBO) di ketiga emiten. Namun namanya tidak dimasukkan dalam keterbukaan informasi sebagai pengendali perseroan.
“Keterbukaan informasi ini menyelaraskan dan meluruskan seluruh pengungkapan terkait pengendali perseroan yang telah diungkapkan perseroan dalam keterbukaan informasi dan laporan kepada masyarakat selama ini,” tulis Sekretaris Perusahaan AADI, Ray Aryaputra, dalam keterbukaan informasi yang dikutip Rabu (4/11).
Ray menjelaskan, pengungkapan mengacu pada sejumlah ketentuan mengenai pengendali perusahaan terbuka dan pemilik manfaat korporasi. Salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
Dalam aturan itu, pengendali tidak hanya merujuk pada pihak yang memiliki lebih dari 50% saham dengan hak suara. Pihak yang mampu menentukan pengelolaan atau kebijakan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, juga masuk kategori pengendali.
Penentuan pemilik manfaat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Aturan turunannya, Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025, mengatur verifikasi dan pengawasan pemilik manfaat korporasi.
Ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai kewajiban penyampaian informasi juga menjadi rujukan. Pemilik manfaat dalam keterbukaan tersebut merupakan pengendali pada tingkat individu.
Transparansi struktur pengendali penting bagi investor karena menyangkut siapa yang berwenang mengambil keputusan strategis. Perubahan komposisi kendali berpotensi memengaruhi arah kebijakan emiten, mulai dari ekspansi hingga pembagian dividen.
Bagi ketiga emiten, pelurusan data ini menutup celah ketidakjelasan yang selama ini menyelimuti peta kepemilikan Grup Adaro. Investor dapat memakai informasi tersebut untuk menilai risiko tata kelola dan kepastian arah kebijakan perseroan ke depan.