KALIMANTAN BARAT — Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun bertahap menjadi 14,2 persen pada 2029 dan 5 persen pada 2045. Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan penurunan angka stunting harus dimulai dari akar masalahnya, bukan sekadar soal kurang gizi.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menilai penurunan stunting tidak cukup dengan intervensi gizi semata. Menteri Yandri Susanto menyebut ada persoalan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang saling terkait di baliknya.
Karena itu, pemerintah mendorong penanganan yang menyeluruh dari hulu ke hilir, melibatkan banyak kementerian dan pemerintah daerah. Targetnya pun terukur: prevalensi stunting turun bertahap hingga 14,2 persen pada 2029.
Yandri menjelaskan, stunting di desa kerap berakar pada kemiskinan yang membatasi akses keluarga terhadap pangan bergizi dan layanan kesehatan. Pendidikan orang tua juga berpengaruh pada pola asuh dan pemenuhan gizi anak.
Karena itu, ia menekankan pentingnya aktivitas ekonomi di desa yang bisa membuka lapangan kerja dan mendatangkan pendapatan bagi warga. Dengan begitu, kemiskinan bisa ditekan dan risiko stunting ikut menurun.
"Kalau ada aktivitas ekonomi di desa, kemudian orang bisa bekerja, kemudian bisa mendatangkan pendapatan maka kemiskinan bisa ditekan, kalau kemiskinan bisa ditekan insya Allah stunting bisa kita tekan," ujar Yandri dalam siaran pers.
Penurunan stunting merupakan bagian dari program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menilai kualitas sumber daya manusia menjadi syarat agar potensi alam Indonesia bisa dimanfaatkan secara optimal.
Karena itu, Kemendes PDT menjalankan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting bersama sejumlah mitra. Yandri menyebut Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pihak yang perlu terlibat.
"Harusnya anak-anak dilindungi, kita perlu super team. Jadi untuk penurunan stunting ini ya ada Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejatinya kepentingan kita semua. Kita harus terlibat, keterlibatan itu harus pakai hati," kata Yandri.
Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menempatkan anak-anak sebagai generasi yang menentukan masa depan Indonesia. Menurutnya, mereka perlu dipersiapkan menghadapi perkembangan teknologi sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya alam bangsa.
Pemuda saat ini akan menjadi pemimpin dan penentu arah Indonesia pada usia ke-100 nanti. Karena itu, perhatian pada tumbuh kembang dan kualitas anak harus menjadi prioritas, bukan program sampingan.
"Karena anak-anak kita investasi yang sangat besar. Kalau kita tidak menjadikan anak-anak lebih hebat dari kita maka kita adalah orang-orang yang merugi, kita adalah orang bodoh," tutur Wagub.
Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 17,5 persen pada 2026. Angka itu dijadwalkan turun lagi menjadi 16,3 persen pada 2027, lalu 15,2 persen pada 2028, dan 14,2 persen pada 2029.
Dalam jangka panjang, target prevalensi stunting mencapai 5 persen pada 2045 sebagai bagian dari mewujudkan Indonesia Emas. Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi di Provinsi Banten menjadi salah satu langkah memastikan program ini berjalan di daerah.
Di tingkat keluarga, pencegahan stunting bertumpu pada pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga dua tahun pertama anak. Pemeriksaan kehamilan rutin, pemberian ASI, dan pemantauan tumbuh kembang di posyandu menjadi langkah paling dekat dengan rumah.
Jika berat badan anak tidak naik sesuai usia atau tinggi badannya jauh di bawah anak seusia, segera konsultasikan ke puskesmas. Deteksi dini membuat penanganan lebih cepat dan hasilnya lebih baik.
Penurunan stunting bukan pekerjaan satu kementerian saja. Peran ibu di rumah, dukungan ekonomi keluarga, dan layanan kesehatan di desa saling melengkapi untuk memastikan anak tumbuh optimal.