PONTIANAK — Perwakilan warga menilai tak ada penyelesaian maupun kompensasi dari PT SMS selama hampir dua dekade. Lahan warga disebut tetap dikuasai dan dimanfaatkan perusahaan untuk mencari keuntungan.
Perwakilan warga, Deky, menyatakan warga tidak pernah menerima kompensasi apa pun. Warga juga tidak dijadikan pekerja di kebun maupun menerima hasil kebun.
Deky mengungkap bahwa perusahaan tidak hanya menyerobot lahan, tetapi juga memenjarakan warga yang melakukan protes. Ia mengaku pernah dipenjarakan pihak perusahaan.
"Malah perusahaan memenjarakan warga yang protes, dan saya pernah dipenjarakan mereka," kata Deky di Pontianak.
Menurut Deky, sejumlah warga lain yang melakukan protes juga mengalami hal serupa. Persoalan lahan yang tak kunjung selesai membuat warga memilih mengadu ke tingkat provinsi.
Sebanyak sekitar 8 orang perwakilan warga mendatangi Pemerintah Provinsi Kalbar dan diterima Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan. Laporan tersebut langsung direspons dengan menghubungi Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar.
"Ini kembali warga hendak dipenjarakan perusahaan sawit itu, makanya kami melaporkan masalah ini. Kami tidak percaya lagi dengan pemerintah setempat (Pemda Kabupaten Landak) karena ada isu sudah memihak kepada perusahaan," ujar Deky.
Deky menegaskan warga berencana melakukan gejolak besar-besaran bila persoalan ini tidak direspons pemerintah. Hampir 20 tahun konflik lahan berjalan tanpa penyelesaian.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Rino, menyatakan PT SMS merupakan kewenangan Pemda Landak. Pernyataan itu disampaikan menanggapi laporan warga yang diteruskan ke instansinya.
Humas dan Bagian Legal PT SMS, Andreas Lani, belum memberikan respons hingga berita ini ditayangkan. Pertemuan yang dijanjikan untuk menjelaskan masalah ini juga tidak ditepati.