KALIMANTAN BARAT — Pemerintah memastikan insentif kendaraan listrik akan kembali digulirkan untuk mobil dan motor, termasuk full EV dan hybrid, setelah pangsa pasar BEV melonjak dari 0,99% pada 2022 menjadi 16,88% pada Januari-Agustus 2026. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan komitmen itu dalam Periklindo Electric Vehicle Conference di Jakarta, Rabu (28/10/2026), tapi bentuk, besaran, dan waktu pemberlakuannya belum diungkap.
Hingga Agustus 2026, Kementerian Perindustrian mencatat sekitar 541.678 unit kendaraan listrik beroperasi di Indonesia, mencakup roda dua, roda tiga, dan kendaraan penumpang. Angka itu jadi salah satu dasar pemerintah menyusun ulang skema insentif yang menyasar konsumen langsung, bukan hanya pelaku industri.
Lompatan terbesar terlihat pada BEV. Pangsa pasar kendaraan listrik murni naik dari 0,99% pada 2022 menjadi 16,88% pada Januari-Agustus 2026.
Hybrid Electric Vehicle (HEV) juga mencatat kenaikan signifikan, dari 0,49% menjadi 9,68% di periode yang sama. Faisol menilai tren ini menunjukkan kebijakan dan insentif pemerintah mulai membuahkan hasil.
Menurutnya, respons masyarakat terhadap kendaraan listrik dalam dua tahun terakhir menjadi pertimbangan utama pemerintah mendorong penggunaan kendaraan elektrifikasi lebih luas.
Faisol menegaskan manfaat insentif perlu dirasakan pembeli kendaraan listrik, bukan hanya pabrikan atau distributor. Pemerintah ingin kendaraan listrik tidak lagi jadi pilihan kelompok masyarakat tertentu saja.
"Karena insentif itu bukan hanya untuk industri, tapi juga untuk masyarakat yang membeli kendaraan listrik," tuturnya dalam acara Periklindo Electric Vehicle Conference di Jakarta.
Pernyataan senada disampaikan soal cakupan kebijakan. Insentif disebut berlaku untuk motor maupun mobil, baik full EV maupun hybrid.
Sampai acara berlangsung, Faisol belum merinci bentuk, besaran, maupun waktu pemberlakuan insentif. Pemerintah juga belum menjelaskan skema berbeda untuk mobil listrik, motor listrik, dan kendaraan hybrid.
Ketidakjelasan ini jadi catatan penting bagi calon pembeli yang menunda pembelian kendaraan elektrifikasi. Tanpa angka resmi, perhitungan total biaya kepemilikan belum bisa dipastikan.
Komitmen insentif ini belum disertai kepastian regulasi. Bagi konsumen yang mempertimbangkan EV atau hybrid tahun ini, keputusan pembelian sebaiknya menunggu pengumuman resmi soal nominal dan tanggal berlaku.
Pemerintah juga belum membeberkan apakah skema baru akan menyasar segmen harga tertentu, seperti kendaraan listrik murah untuk masyarakat luas, atau berlaku merata di semua kelas.