LANDAK — Sosialisasi aplikasi LDK dihadiri langsung Ketua Tim Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat, Zikri Satriansyah Panjaitan. Dalam paparannya, Zikri menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dirancang agar setiap instansi bisa mengakses informasi keimigrasian sesuai kewenangannya masing-masing.
Akses data yang lebih terbuka itu diharapkan membuat pelaksanaan pengawasan berjalan lebih terarah. Selama ini, pertukaran informasi antarlembaga dinilai masih tersekat oleh prosedur yang berlapis.
Kabupaten Landak berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia, sehingga arus keluar-masuk orang asing menjadi persoalan yang menuntut kewaspadaan lintas sektor. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III TPI Mempawah, Hartono, menilai pengawasan tidak bisa dibebankan hanya kepada pihak imigrasi.
"Melalui sosialisasi aplikasi Layanan Data Keimigrasian ini, kami berharap sinergi antara Imigrasi dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Landak semakin kuat, terutama dalam hal pengawasan orang asing dan pertukaran data yang akurat," ujar Hartono.
Menurut Hartono, keakuratan informasi dan efektivitas komunikasi antarlembaga menjadi kunci utama. Tanpa data yang rapi, potensi permasalahan keimigrasian di lapangan sulit dideteksi lebih awal.
Setiap instansi yang tergabung dalam Forkopimda disebut dapat menjalankan tugas sesuai kewenangan sambil tetap berkontribusi pada upaya pencegahan. Kolaborasi berkelanjutan menjadi kata kunci yang ditekankan dalam pertemuan tersebut.
"Kami ingin membangun komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan dengan Forkopimda serta instansi terkait. Dengan dukungan data yang akurat dan koordinasi yang efektif, pengawasan orang asing di wilayah kerja kami diharapkan dapat berjalan lebih optimal," tambah Hartono.
Ia berharap sosialisasi tidak berhenti pada peningkatan pemahaman peserta terhadap aplikasi LDK. Penerapan koordinasi yang lebih efektif di lapangan menjadi target berikutnya.
Kantor Imigrasi Kelas III TPI Mempawah menyatakan komitmennya mendorong pengawasan keimigrasian yang lebih optimal. Pertukaran informasi yang akurat, komunikasi lintas instansi, dan kerja sama berkesinambungan menjadi tiga pilar yang diandalkan.
Kolaborasi tersebut diharapkan mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Kabupaten Landak. Sekaligus memperkuat upaya menjaga kedaulatan wilayah di daerah perbatasan.