KALIMANTAN BARAT — Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa menegaskan penanganan kesalahan teknis wasit berfokus pada pembinaan, bukan hukuman. Ia meminta publik membedakan kekeliruan di lapangan dengan pelanggaran berat seperti pengaturan skor yang menjadi ranah Komite Disiplin.
Ogawa menyampaikan hal itu saat mengevaluasi kinerja wasit hingga pekan keenam Super League dan Championship di Jakarta, Jumat (23/10). Pria asal Jepang tersebut menekankan pentingnya memahami batas kewenangan antar-komite di tubuh PSSI.
Menurut Ogawa, Komite Wasit bertugas mengedukasi dan mengontrol penugasan laga. Sementara Komite Disiplin yang meninjau serta mengeluarkan keputusan sanksi terhadap klub atau kelompok suporter.
Ogawa menegaskan pihaknya tidak pernah menggunakan istilah menghukum dalam menangani kekeliruan wasit. Ia menyebut sebelum dirinya datang, banyak pihak selalu menuntut hukuman.
"Tolong dipahami, kami tidak pernah menggunakan istilah menghukum. Sebelum saya datang ke sini, banyak orang selalu menuntut hukum, hukum, dan hukum," kata Ogawa.
Ia menambahkan wasit juga manusia yang bisa saja berbuat salah. Namun jika kesalahan dilakukan secara sengaja, hal itu wajib dihukum.
Hukuman berat, lanjut Ogawa, merupakan kewenangan Komite Disiplin PSSI. Terlebih jika ditemukan indikasi pengaturan skor atau korupsi di kalangan wasit.
"Soal hukuman, kami tidak memiliki hak untuk menghukum, tugas kami adalah mengedukasi. Jika ada wasit yang terlibat dalam pengaturan skor atau korupsi, barulah Komite Disiplin yang akan menghukum mereka," tutur Ogawa.
Adapun kesalahan teknis biasa akan ditangani lewat pembinaan internal. Wasit yang keliru memimpin laga bakal ditepikan dengan jeda penugasan satu hingga dua pertandingan.
Langkah jeda penugasan diambil untuk memberi ruang evaluasi bagi perbaikan kinerja wasit. Ogawa menilai pendekatan pembinaan lebih tepat dibanding langsung menjatuhkan sanksi pada setiap kekeliruan teknis.
Evaluasi kinerja wasit sendiri berlangsung hingga pekan keenam kompetisi domestik. Komite Wasit di bawah kepemimpinan Ogawa berupaya mempertegas pembagian tugas antar-komite agar penanganan setiap kasus berjalan sesuai kewenangan masing-masing.