KETAPANG — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bantuan Presiden untuk penanganan karhutla di Kalimantan Barat telah disalurkan seluruhnya senilai Rp240 miliar. Pengumuman disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Ketapang, Kalimantan Barat, Jumat (23/10). Rapat digelar luring dan daring.
Rapat tersebut dihadiri Gubernur Kalbar Ria Rosa, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen Budi Irawan, Direktur Modifikasi Cuaca Edison Kurnia, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar, Dandim 1203 Letkol Inf Zulkarnaen Galib, dan Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama.
Bantuan tahap pertama sebesar Rp200 miliar ditransfer langsung ke pemerintah provinsi dan 10 kabupaten/kota. Setelah itu, pemerintah mengajukan permohonan tambahan bagi sejumlah daerah yang belum menerima bantuan pada tahap awal.
Pengajuan tersebut mempertimbangkan kondisi dan eskalasi karhutla yang berbeda di masing-masing wilayah. Presiden kemudian menyetujui bantuan untuk empat kabupaten di Kalbar, yakni Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau.
"Tadi betul kata Pak Gubernur ya, saya mengirim surat kepada Bapak Presiden untuk ada bantuan presiden kepada untuk Kalimantan Barat. Tahap pertama sudah turun Rp200 miliar dan itu langsung ditransfer kepada Pak Gubernur maupun kepada Bupati bupati terkait," kata Raja Juli dalam keterangan tertulis.
Dana untuk empat kabupaten tambahan telah masuk ke rekening masing-masing daerah sekitar dua hari sebelum pernyataan disampaikan. "Jadi total bantuan Presiden untuk penanganan karhutla dalam bentuk Banpres total Rp240 miliar," ujarnya.
Bantuan Presiden tersebut dikelola langsung oleh pemerintah daerah, tidak melalui mekanisme pusat. Raja Juli meminta pemerintah daerah memanfaatkan dana secara maksimal dan sesuai peruntukan yang diatur dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri.
"Jadi supaya bupati bisa memanfaatkan secara maksimum apa yang sudah diberikan ini sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Pak Mendagri," kata Raja Juli.
Nominal Rp240 miliar itu belum termasuk biaya operasi penanganan karhutla lain yang dijalankan pemerintah pusat. Operasi modifikasi cuaca hingga water bombing tetap dilakukan BNPB, BMKG, Kementerian Kehutanan, dan kementerian/lembaga lain di luar skema bantuan daerah.
Kalimantan Barat menjadi satu dari enam provinsi prioritas penanganan karhutla. Lima provinsi lain dalam daftar prioritas adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Riau.
Penetapan prioritas itu membuat alokasi bantuan dan operasi pemadaman di Kalbar berjalan lebih intensif dibanding daerah lain. Pemerintah provinsi dan 10 kabupaten/kota penerima tahap pertama kini menyusun penggunaan dana sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.