PONTIANAK — Instruksi Presiden Prabowo menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari rapat koordinasi, pengerahan personel, atau pernyataan tegas di forum. Tolok ukurnya adalah penurunan luas kebakaran, pengungkapan penyebab dan pelaku, serta perlindungan masyarakat dari dampak asap.
Kepala daerah juga dituntut memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan tepat sasaran, transparan, dan sesuai peruntukan. Dampaknya harus terasa nyata pada pencegahan, pemadaman, penanganan dampak kesehatan, hingga perlindungan kelompok rentan.
Pemerintah pusat mengalokasikan bantuan Presiden sebesar Rp205 miliar untuk penanganan karhutla di Kalimantan Barat pada 2026. Dana itu disebar ke pemerintah provinsi dan sejumlah kabupaten/kota dengan porsi berbeda.
Pemerintah daerah penerima bertanggung jawab memastikan dana digunakan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Perencanaan dan pelaporan penggunaan anggaran pun harus dapat diperiksa.
Pengawasan terhadap realisasi anggaran dinilai penting agar bantuan tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen administrasi. Penggunaan dana harus menghasilkan langkah pencegahan yang terukur, pemadaman yang efektif, dan perlindungan masyarakat yang nyata.
Publik berhak mengetahui realisasi anggaran, luas lahan terbakar, perkembangan pengendalian titik api, hingga tindak lanjut penegakan hukum terhadap individu maupun korporasi yang terbukti melanggar. Ancaman pencabutan izin diminta tidak berhenti sebagai wacana.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan informasi kualitas udara tersedia dan peringatan kesehatan tersampaikan ke warga. Fasilitas pelayanan kesehatan harus siap menghadapi dampak kabut asap.
Penanganan lintas wilayah perlu diperkuat karena asap tidak mengenal batas administratif. Koordinasi antardaerah menjadi syarat, terutama bagi kabupaten yang berbatasan langsung dengan titik panas.
Di sisi lain, aspirasi masyarakat melalui demonstrasi harus direspons secara terbuka. Koordinasi bukan jaminan keberhasilan, sebagaimana demonstrasi tidak serta-merta menjadi bukti kegagalan.
Kepercayaan publik ditentukan oleh kesesuaian antara kebijakan, pelaksanaan, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Kini kepala daerah penerima Banpres dituntut membuktikan bahwa anggaran tersebut benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.