PONTIANAK — Rapat koordinasi yang digelar di ruang kerja Gubernur Kalimantan Barat membahas dua persoalan energi sekaligus: distribusi BBM bersubsidi yang tersendat dan pemadaman listrik bergilir. Pertemuan itu melibatkan Pertamina, PLN, dan sejumlah perangkat daerah.
Keluhan warga, termasuk nelayan di sejumlah wilayah pesisir yang membutuhkan BBM bersubsidi untuk melaut, menjadi perhatian pemerintah provinsi. Ria Norsan meminta seluruh instansi terkait memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan.
"Semua akan kita upayakan untuk masyarakat agar tidak sulitlah untuk mencari BBM bersubsidi," kata Ria Norsan seusai rapat.
Sales Area Manager Pertamina Kalbar menjelaskan penyaluran ke sejumlah daerah pedalaman seperti Sintang, Putussibau, Melawi, dan Landak menghadapi tantangan geografis serta transportasi. Salah satu kendalanya adalah surutnya muka air Sungai Kapuas yang sempat menghambat pengiriman pasokan menggunakan kapal ke depot Sintang.
"Perlu kami sampaikan bahwa depot di Sintang sempat terkendala pasokan menggunakan kapal akibat surutnya air sungai. Sebagai solusi taktis, Pertamina kini mengoptimalkan pasokan yang disalurkan melalui Terminal BBM Pontianak," ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pertamina menambah sekitar 27 unit mobil tangki untuk memperkuat distribusi lewat jalur darat. Sejumlah area istirahat bagi awak mobil tangki juga disediakan, terutama untuk pengiriman ke wilayah yang berjarak jauh dari Pontianak.
Pemadaman listrik bergilir berkaitan dengan pemeliharaan mayor atau major overhaul PLTU di Kabupaten Ketapang. General Manager PLN Wilayah Kalimantan Barat Maria Goreti menyebut pemeliharaan itu diperkirakan berlangsung selama 54 hari dan menyebabkan keterbatasan daya pada sistem kelistrikan.
Menurut Maria, kondisi defisit daya terutama terjadi pada malam hari. Karena itu, PLN mengatur jadwal pemadaman untuk mengurangi dampak terhadap aktivitas masyarakat.
"Untuk pemeliharaan di PLTU Ketapang sendiri, karena ini memasuki masa major overhaul, berlangsung selama 54 hari. Defisit daya mampu yang terjadi hanya pada malam hari, dan kami upayakan setiap lokasi yang terdampak padam, maksimal dua jam sudah bisa normal kembali," jelas Maria.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap langkah Pertamina dan PLN dapat memperbaiki kelancaran pasokan BBM serta menjaga keandalan listrik. Kedua perusahaan juga didorong menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai kendala distribusi maupun jadwal pemadaman.
Koordinasi lintas instansi itu diharapkan menekan dampak persoalan energi terhadap aktivitas sosial dan ekonomi warga Kalbar. Terutama mereka yang tinggal di wilayah dengan kendala distribusi BBM dan keterbatasan pasokan listrik.