SINTANG — Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus memimpin langsung rombongan Pemkab Sintang dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kantor Gubernur Kalbar. Rombongan diterima Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Sefpri Kurniadi, didampingi Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kalbar Aulia Candra serta jajaran Biro Hukum.
Pembahasan kali ini menyoroti penyesuaian administrasi yang diminta Kementerian Dalam Negeri. Pemkab Sintang sebelumnya telah mengajukan permohonan nomor kode wilayah untuk lima kecamatan baru, tetapi Kemendagri meninjau ulang persyaratan agar disesuaikan dengan ketentuan terbaru.
Dari empat calon kecamatan, Kecamatan Sintang Barat dinilai sudah memenuhi ketentuan berdasarkan aturan terbaru. Kecamatan Inggar juga dinyatakan aman karena seluruh desa yang akan bergabung sudah memiliki minimal 300 KK.
Kecamatan Bukit Mangat tinggal kekurangan delapan kepala keluarga. Sementara Kecamatan Tontang menjadi wilayah yang paling berat memenuhi syarat jumlah KK per desa.
"Kecamatan Bukit Mangat hanya kurang delapan KK. Kecamatan Inggar juga sudah aman karena semua desa sudah minimal 300 KK. Kecamatan Tontang yang masih perlu upaya maksimal," jelas Aulia Candra.
Kartiyus menjelaskan, perubahan persyaratan administrasi dari Kemendagri memaksa pemerintah daerah menyesuaikan data kependudukan. Salah satu caranya melalui pemecahan kartu keluarga agar setiap desa mencapai batas minimal kepala keluarga.
"Kita akan upayakan agar minimal 10 desa yang akan bergabung di kecamatan baru ini minimal memiliki 300 KK. Itu yang diminta oleh Kemendagri," tegas Kartiyus.
Proses pemecahan KK masih berjalan di lapangan. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sintang yang juga Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Yustinus J, menyebut data yang dimiliki pemerintah daerah menempatkan Tontang sebagai wilayah paling sulit.
"Data yang kami miliki, pemekaran kecamatan ini yang akan mengalami kendala untuk Kecamatan Tontang karena sulitnya memenuhi minimal 300 KK per desa. Tetapi semua tetap akan kita proses pemekaran KK yang ada semaksimal mungkin," ujar Yustinus.
Pemprov Kalbar menyatakan siap membantu memenuhi seluruh persyaratan administrasi pembentukan empat kecamatan baru. Sefpri Kurniadi menegaskan komitmen tersebut dalam rapat.
"Setiap administrasi yang menjadi kewajiban kami untuk mendukung pembentukan empat kecamatan baru di Kabupaten Sintang, selalu siap kami bantu," ujar Sefpri.
Pemkab Sintang berharap dukungan pemerintah provinsi mempercepat penyelesaian berbagai persyaratan. Aspirasi pembentukan kecamatan baru yang telah diperjuangkan selama 10 tahun diharapkan segera menemukan titik terang.