KUBU RAYA — Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam menyatakan peluang penambahan kuota pada 2027 harus dimanfaatkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. Program penanganan RTLH di daerah itu merupakan bagian dari Program Strategis Nasional pembangunan tiga juta rumah.
“Data yang sudah kita siapkan saat ini sebanyak 1.931 unit. Kita didorong untuk mengusulkan minimal 3.000 unit pada 2027. Karena itu, kita perlu berkolaborasi dengan seluruh OPD agar data masyarakat yang membutuhkan bisa segera dihimpun, diverifikasi, dan divalidasi,” ujarnya.
Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kubu Raya mencatat berdasarkan data Badan Pusat Statistik terdapat lebih dari 21.000 unit rumah tidak layak huni di wilayah tersebut. Data itu kini disinkronkan dan dipertajam melalui verifikasi serta validasi lapangan.
Dari proses pendataan, sebanyak 20.500 unit telah masuk tahap sinkronisasi, sedangkan 1.391 unit sudah terinput dalam sistem. Angka-angka itu masih diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria program dan kelayakan sebagai dasar pengusulan bantuan.
Yusran menegaskan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang diusulkan, tetapi juga dari ketepatan sasaran penerima bantuan. Data kesejahteraan masyarakat, termasuk pengelompokan desil, perlu diperiksa berkala agar sesuai kondisi faktual di lapangan.
Dinas Sosial bersama OPD terkait diminta membuka ruang bagi pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat untuk memberi masukan terhadap data yang dinilai belum sesuai. Langkah itu penting agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dalam proses pendataan.
“Kalau memang ada data yang keliru, harus kita perbaiki. Data yang kita gunakan harus valid, relevan, dan mutakhir. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran bantuan justru tidak terakomodasi karena ketidaksesuaian data,” tegasnya.
Selain memperbarui data, Yusran menekankan pentingnya mengoptimalkan peran Pusat Kesejahteraan Sosial di tingkat desa. Puskesos diharapkan menjadi penghubung dalam pendataan dan pemetaan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, Dinas Sosial, dan OPD terkait.
Setiap OPD juga diminta menyusun data masyarakat berdasarkan bidang pelayanan masing-masing. Dinas Pertanian, misalnya, perlu memiliki gambaran kondisi masyarakat di kawasan pertanian, begitu pula warga di kawasan perkebunan, perikanan, serta sektor perdagangan dan jasa.
Data dari seluruh OPD selanjutnya dikoordinasikan dan diintegrasikan melalui Bappedalitbang untuk mendukung penyusunan satu data daerah berbasis geospasial. Dengan sistem terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun perencanaan program dan mengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.