PONTIANAK — Koordinasi lintas kementerian disiapkan untuk menjawab gugatan yang diajukan kelompok masyarakat sipil dan masyarakat adat Kalimantan Barat. Yusril mengatakan pemerintah akan menunjuk kuasa hukum apabila perkara itu berlanjut di pengadilan.
"Nanti saya koordinasikan," kata Yusril di Jakarta, Kamis (15/10).
Gugatan terdaftar dengan Nomor Perkara 292/Pdt.G/2026/PN Pontianak. Penggugat terdiri dari Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat, Pemuda Katolik Komisariat Daerah Kalimantan Barat, Perkumpulan Laman Punyung Indonesia, serta perwakilan warga terdampak.
Sebanyak 10 pihak ditarik sebagai tergugat. Daftarnya mencakup Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden, sejumlah menteri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Gubernur Kalimantan Barat.
Sidang perdana perkara ini telah digelar di Pengadilan Negeri Pontianak, Rabu (7/10). Agenda sidang ditunda hingga Rabu (21/10) karena pihak tergugat tidak hadir.
Ketua Pelaksana Harian AMAN Kalimantan Barat Tono menilai persoalan karhutla semestinya tidak berhenti pada operasi pemadaman ketika titik api sudah meluas. Negara, menurutnya, perlu memperkuat sistem pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, hingga pemulihan wilayah terdampak.
"Gugatan ini bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan pemerintah, tetapi untuk mendorong hadirnya tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat, lingkungan hidup, dan memastikan bencana karhutla tidak terus berulang," kata Tono dikutip dari laman AMAN (7/10).
Dalam pandangan penggugat, karhutla merupakan persoalan lintas sektor. Dampaknya tidak hanya menyentuh lingkungan, tetapi juga kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Para penggugat menuntut pemulihan dan rehabilitasi lingkungan secara menyeluruh. Mereka juga meminta penguatan penanganan kebakaran serta pertanggungjawaban atas biaya layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Sekretaris Negara mengenai jadwal koordinasi yang disebut Yusril. Pemerintah masih menyiapkan langkah hukum untuk menghadapi sidang lanjutan pada Rabu (21/10) di PN Pontianak.