PONTIANAK — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Rina Sa'adah menilai polemik Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 tidak cukup diselesaikan lewat penegakan hukum semata. Ia meminta evaluasi dilakukan lewat dialog yang melibatkan semua pihak terkait.
Permintaan itu disampaikan Rina dalam keterangannya, Jumat 16 Oktober 2026, menanggapi kasus karhutla yang melanda Kalimantan. Menurutnya, perda yang mengatur pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal ini menyimpan dua sisi yang perlu dibaca utuh.
Rina tidak menutup kemungkinan ada pasal dalam perda yang justru menyulitkan pengendalian karhutla. Ia membuka ruang perbaikan sepanjang dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
"Kalau memang ada pasal yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengendalian karhutla, mari kita kaji dan perbaiki sesuai mekanisme hukum. Namun, apabila perda tersebut juga memberikan perlindungan bagi masyarakat peladang, maka aspek itu jangan diabaikan," kata Rina.
Ia menekankan evaluasi harus berbasis kajian objektif. Ketentuan yang perlu diperbaiki diidentifikasi tanpa menghilangkan perlindungan terhadap hak dan kearifan lokal masyarakat peladang.
Rina mengingatkan agar masyarakat peladang tidak kehilangan payung hukum di tengah proses evaluasi. Menurutnya, solusi pengganti harus disiapkan lebih dulu sebelum ada ketentuan yang dicabut atau diubah.
"Evaluasi tersebut harus berbasis kajian yang objektif, termasuk mengidentifikasi ketentuan yang perlu diperbaiki dan tanpa menghilangkan perlindungan terhadap hak maupun kearifan lokal masyarakat. Jangan sampai masyarakat kehilangan payung hukum, sementara solusi penggantinya belum disiapkan," ujarnya.
Ia berharap polemik perda ini menjadi momentum bagi pemerintah membangun kebijakan pengendalian karhutla yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.
Rina juga meminta pemerintah daerah memberi ruang evaluasi pelaksanaan perda sebelum menunjuk pihak yang bertanggung jawab atas karhutla. Ia menilai persoalan pengawasan dan penegakan hukum perlu dibenahi menyeluruh.
"Jangan sampai masyarakat kecil merasa menjadi pihak yang paling mudah disalahkan, sementara persoalan pengawasan dan penegakan hukum tidak dibenahi secara menyeluruh," pungkasnya.
Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 mengatur pembukaan lahan perladangan dengan pendekatan kearifan lokal. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar aturan ini tetap melindungi peladang sekaligus memperkuat pengendalian karhutla di wilayah Kalimantan Barat.