PONTIANAK — Rapat koordinasi akhir tahun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Barat digelar di Aula Garuda, Pontianak, Senin (12/10/2026). Forum ini dihadiri jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Forkopimda, bupati dan wali kota se-Kalbar atau perwakilannya, akademisi, serta para pejuang reforma agraria.
Gubernur Kalbar Ria Norsan yang juga Ketua GTRA Provinsi Kalbar menyebut rakor ini sebagai ajang mengevaluasi kinerja reforma agraria sepanjang 2026. Target yang belum tercapai akan dituntaskan, sementara langkah strategis untuk 2027 disusun dengan ukuran yang jelas.
Norsan membeberkan lima hal yang harus diperhatikan seluruh unsur GTRA kabupaten/kota. Pertama, pemahaman terhadap regulasi reforma agraria agar pelaksanaan program berjalan tertib dan sesuai aturan.
Kedua, penguatan peran GTRA kabupaten/kota. Ketiga, kepastian manfaat ekonomi bagi masyarakat. Keempat, pembaruan data pertanahan. Kelima, penyusunan rencana aksi 2027 yang terukur.
Penetapan lokasi dan subjek penerima program diminta dilakukan secara cermat. Tujuannya agar manfaat program benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Norsan menekankan data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) perlu diperbarui serta diverifikasi secara berkala. Data ini menjadi dasar pengambilan keputusan, sehingga akurasinya tidak bisa ditawar.
"Data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) harus diperbarui dan diverifikasi secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan," ujarnya.
Perangkat daerah juga diminta memperkuat sinergi dalam mendampingi masyarakat. Pendampingan diarahkan pada pengembangan usaha dan peningkatan keterampilan, supaya penataan tanah berdampak ekonomi berkelanjutan.
Setiap program reforma agraria diminta memiliki target, lokasi, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, dan indikator keberhasilan yang jelas. Pemantauan berkala menjadi syarat agar pelaksanaan sesuai sasaran yang ditetapkan.
Norsan berharap Forkopimda, Universitas Tanjungpura, Institut Daya Kolaborasi, serta lembaga masyarakat sipil aktif memberikan kajian, masukan, dan pendampingan. Kolaborasi dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih klaim dan sengketa pertanahan.
"Kolaborasi terbuka dan validasi data yang akurat sangat krusial untuk menghindari tumpang tindih klaim maupun sengketa pertanahan," tambahnya.
Di rangkaian kegiatan yang sama, Pemprov Kalbar menandatangani kesepakatan bersama dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat. Kerja sama ini menyelaraskan visi, data, dan langkah strategis untuk mengoptimalkan penataan aset (asset reform) serta penataan akses (access reform).
Sinergi pemerintah daerah dan instansi pertanahan diharapkan menguat, terutama dalam penyediaan objek dan subjek reforma agraria yang memenuhi syarat hukum (clean and clear), penataan ruang, serta perlindungan hak masyarakat adat dan lokal.
Menutup arahannya, Norsan mengingatkan hasil rakor tidak boleh berhenti pada kesepakatan di ruang rapat. Seluruh pihak diminta memastikan setiap program reforma agraria dilaksanakan konsisten dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kalbar.