KETAPANG — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ketapang, H. Denneri, menyatakan perbaikan jaringan air bersih pasca-insiden pipa pecah sudah dibicarakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) teknis. Jaringan PLN yang sempat terganggu akibat insiden serupa juga dilaporkan telah pulih.
Pipa induk milik Perumdam Tirta Pawan itu rusak saat pengerjaan drainase dalam kota. Tumpahan air sempat menggenangi area galian dan memaksa distribusi air ke sejumlah kawasan berhenti total.
Kelumpuhan pasokan air melanda sedikitnya 17 ruas jalan utama di Ketapang. Wilayah terdampak meliputi Jalan Lingkar Kota, Sukaharja, Kalinilam, Paya Kumang, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan S. Parman, hingga Jalan HOS Cokroaminoto.
Warga di kawasan tersebut mengalami kekeringan air selama beberapa hari. Keluhan meluas seiring tidak adanya kepastian kapan aliran kembali normal.
Denneri menilai insiden ini membuka kebutuhan aturan baru soal pelayanan publik yang bersinggungan dengan proyek pihak ketiga. Ia menyebut tanggung jawab ganti rugi warga berada di ranah penyedia layanan air.
"Kedepannya perlu dibangun kerja sama dan regulasi khusus dengan pihak ketiga terkait pelayanan publik. Mengenai tuntutan ganti rugi warga, hal itu merupakan tanggung jawab penyedia layanan (PDAM). Jika PDAM menerapkan sanksi atau denda, tentu akan dibicarakan lebih lanjut bersama pelaksana proyek," tegas Denneri di lokasi tinjauan.
Pengawas Lapangan, Radiansyah, menyatakan pihaknya langsung berkoordinasi begitu kebocoran terjadi. Ia mengklaim setiap aktivitas penggalian selalu didampingi pihak terkait seperti Telkom dan PDAM.
Perwakilan pelaksana proyek menjelaskan posisi pipa berada di dalam struktur box lama yang memang harus dibongkar dan diganti. Pipa disebut sudah tertanam dalam pengecoran box bangunan lama.
"Begitu pipa terlihat, kami lakukan pemecahan karena pipa tersebut sudah tertanam dalam pengecoran box bangunan lama. Kami bahkan lembur dua hari dua malam bersama tim PDAM agar pipa bisa tersambung kembali. Soal kompensasi kerugian, kami akan mendiskusikannya dengan pihak PDAM," ujarnya.
Ketua Komisi 4 DPRD Ketapang, Riyan Heriyanto, memastikan pasokan air kini sudah kembali normal. Namun ia menyayangkan respons perbaikan dari Perumdam Tirta Pawan yang dinilai lambat.
"Aliran air Perumdam yang sebelumnya merugikan warga kini sudah bisa digunakan kembali. Dari peninjauan kami, pendampingan di lapangan sebenarnya sudah ada, tetapi respons teknis dari pihak PDAM memerlukan waktu lebih dari 1×24 jam untuk mendatangkan peralatan," ungkap Riyan.
Riyan menegaskan agar kejadian serupa tidak terulang pada proyek-proyek mendatang yang menggunakan APBD Kabupaten Ketapang.
"Setiap pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah harus berjalan efektif, efisien, dan tetap menjaga lingkungan serta fasilitas publik di sekitarnya," pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Perumdam Tirta Pawan. Media masih berupaya menghubungi pihak terkait guna mendapatkan perimbangan berita.