PONTIANAK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan total anggaran sekitar Rp60 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap di sejumlah wilayah. Anggaran tersebut berasal dari Rp20 miliar dana pemerintah daerah yang diperkuat bantuan pemerintah pusat sebesar Rp40 miliar.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan dukungan anggaran itu menjadi bagian penting dalam memperkuat langkah penanganan karhutla. Menurutnya, dana tersebut terutama untuk mendukung tim gabungan yang bekerja di lapangan.
Anggaran Rp60 miliar akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari operasional pemadaman, mobilisasi personel, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Rincian belanja itu disampaikan langsung oleh Gubernur Ria Norsan.
"Anggaran ini kita gunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan karhutla, baik operasional pemadaman maupun sarana dan prasarana pendukung di lapangan," kata Ria Norsan.
Dengan cakupan belanja sebesar itu, Pemprov Kalbar menargetkan penanganan di lapangan berjalan lebih efektif. Dampak kabut asap terhadap masyarakat juga diharapkan bisa ditekan.
Pemprov Kalbar terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, BPBD, serta unsur masyarakat. Koordinasi ini untuk mempercepat penanganan titik-titik karhutla.
Besarnya dukungan anggaran diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan. Sekaligus meminimalkan dampak kabut asap terhadap warga di wilayah terdampak.
Pemerintah mengimbau masyarakat tetap waspada dan ikut mencegah terjadinya kebakaran lahan. Warga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api di tengah kondisi cuaca yang masih rawan karhutla.
Langkah pencegahan berbasis masyarakat menjadi bagian dari strategi penanganan yang tengah dijalankan Pemprov Kalbar. Sebab, sebagian besar titik api di wilayah ini umumnya muncul dari aktivitas pembukaan lahan.