PONTIANAK — Hujan yang turun sejak Kamis (4/9) memang telah membantu membasahi lahan di sebagian Kalimantan Barat, tetapi pemerintah belum berani menurunkan kewaspadaan. Sebab, potensi munculnya kembali api masih terbuka lebar, terutama di kawasan gambut yang menyimpan bara di bawah permukaan.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 hingga Jumat (4/9) pukul 21.15 WIB, tercatat 818 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional. Dari jumlah itu, 572 titik tersebar di enam provinsi prioritas pengendalian karhutla.
Kalimantan Tengah mencatat jumlah titik panas tertinggi dengan 252 titik, disusul Sumatera Selatan dengan 165 titik, dan Kalimantan Barat di posisi ketiga dengan 124 titik. Adapun Jambi memiliki 14 titik, Riau 13 titik, dan Kalimantan Selatan hanya empat titik.
Konsentrasi titik panas inilah yang membuat operasi pengendalian saat ini diarahkan ke tiga provinsi tersebut. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan di seluruh provinsi prioritas untuk mengantisipasi penjalaran api ke wilayah lain.
Untuk memperkuat operasi dari udara, pemerintah mengerahkan 53 armada di enam provinsi prioritas. Sebanyak 19 armada menjalankan patroli udara sekaligus mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sedangkan 34 armada lainnya dikerahkan untuk melakukan water bombing di lokasi yang membutuhkan pemadaman cepat.
Pengerahan armada ini menyesuaikan kondisi aktual di setiap lokasi. Operasi udara menjadi penting terutama untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses tim darat serta mempercepat penanganan api. Sementara itu, OMC terus dilakukan apabila kondisi meteorologis memungkinkan.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa titik panas yang terdeteksi satelit tidak otomatis berarti telah terjadi kebakaran. Data tersebut menunjukkan anomali suhu permukaan yang perlu diverifikasi lebih lanjut di lapangan. Satu lokasi kebakaran juga dapat menghasilkan lebih dari satu titik deteksi satelit.
Karena itu, tim gabungan yang melibatkan TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha terus melakukan groundcheck. Mereka menjalankan patroli, verifikasi titik panas, pemadaman darat, penyekatan api, hingga mopping up dan pendinginan area yang telah terbakar. Pada kawasan gambut, tim melakukan pemadaman berulang untuk mencegah api bawah permukaan kembali menyala.
Selain perkembangan api, pemerintah juga memantau kualitas udara menggunakan indikator PM2,5. Secara umum, sebagian besar wilayah Indonesia berada dalam kategori baik hingga sedang, tetapi sejumlah wilayah di Kalimantan masih menghadapi kualitas udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
Kondisi jarak pandang pun menjadi indikator yang dipantau bersama BMKG. Pada 5 September, jarak pandang di Pontianak diprakirakan sekitar 10 kilometer pada periode dini hari hingga pagi. Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Banjarmasin pada pagi hari.
Sementara itu, Pekanbaru masih menghadapi kondisi udara kabur pada pagi hari. BMKG memperkirakan jarak pandang kurang dari lima kilometer sekitar pukul 05.00 WIB dan kurang dari enam kilometer sekitar pukul 08.00 WIB, sebelum kondisi diprakirakan membaik pada siang hingga sore hari.
Perubahan kondisi asap dan jarak pandang dapat terjadi dengan cepat. Aktivitas kebakaran, curah hujan, arah dan kecepatan angin, kelembapan, serta dinamika atmosfer menjadi faktor yang memengaruhi sebaran asap. Pemerintah mengintegrasikan pemantauan titik panas, kondisi api, kualitas udara, cuaca, dan jarak pandang untuk menentukan prioritas operasi.
Kementerian Kehutanan kembali meminta masyarakat tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Bagi warga yang berada di wilayah terdampak asap, pemerintah mengimbau agar mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara dan kondisi cuaca serta menyesuaikan aktivitas apabila kualitas lingkungan memburuk.