Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 3 Provinsi Kalimantan Barat di Singkawang berjalan sesuai tata kelola yang akuntabel. Lembaga pengawas ini mendorong penyempurnaan fasilitas sekolah berasrama tersebut agar segera optimal menunjang kegiatan belajar siswa baru.
SINGKAWANG — Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 3 Provinsi Kalimantan Barat di Singkawang kini memasuki tahap pengawalan ketat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat. Lembaga itu menekankan pentingnya penyelesaian sarana dan prasarana yang tepat waktu serta sesuai standar, mengingat sekolah ini mengusung konsep pendidikan berasrama yang menggabungkan jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK dalam satu kawasan terpadu.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap menyebut kehadiran SRT merupakan langkah strategis untuk pemerataan akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia menegaskan percepatan pembangunan harus diimbangi pengawalan tata kelola agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi merupakan langkah strategis dalam pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat," kata Rudy saat menghadiri pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SRT 3 di Singkawang, Selasa.
Berbeda dari sekolah pada umumnya, SRT merancang pembinaan karakter, akademik, dan keterampilan hidup secara berkelanjutan sejak pendidikan dasar hingga menengah. Para siswa tidak hanya belajar, tetapi juga tinggal di asrama yang berada dalam satu lingkungan yang sama.
Konsep terintegrasi ini menuntut kesiapan fasilitas yang lebih kompleks. Ruang kelas, asrama siswa, hingga ruang pertemuan harus layak huni dan mendukung proses belajar mengajar yang berlangsung setiap hari.
Dalam kunjungan tersebut, Rudy bersama jajaran meninjau langsung sejumlah fasilitas SRT 3. Peninjauan ini bukan sekadar seremonial, melainkan untuk memastikan setiap tahapan pembangunan mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta fasilitas penunjang yang akan digunakan siswa selama mengikuti proses pendidikan dan tinggal di lingkungan sekolah berasrama," jelasnya.
Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) BPKP Kalbar Rudy Laurentius S. bersama Kepala Sekolah SRT 3 Amirudin turut melakukan evaluasi progres pembangunan gedung. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi kendala di lapangan dan menentukan langkah berikutnya.
Pembukaan MPLS SRT 3 secara resmi dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hero yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Barat. Hal ini menandakan komitmen penuh pemerintah daerah terhadap kelangsungan program pendidikan berasrama ini.
Dengan adanya pengawasan dari BPKP, diharapkan seluruh proses pembangunan dapat berjalan tepat waktu. Ke depannya, SRT 3 diharapkan menjadi solusi nyata bagi pemerataan pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.